Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa berjalan kaki di Jakarta, Rabu (6/2). Ribuan buruh mengikuti aksi unjuk rasa menuntun pemerintah memberikan upah yang layak. AP/Achmad Ibrahim
TEMPO.CO, Jakarta -Sebanyak 90 perusahaan mengancam hengkang dari Jakarta karena kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,2 juta. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tidak menganggap ancaman itu akan menimbulkan masalah.
Menurut dia, merupakan hal biasa apabila perusahaan berpindah ke daerah lain jika menganggap upah di daerah tersebut berat dijalankan. "Kalau (perusahaan) sudah menganggap UMP di daerah satu berat dan ada daerah lain yang masih murah dari sisi pekerja, ya mereka akan bergeser ke sana," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 20 Maret 2013.
Dunia usaha, menurut Jokowi, pasti melihat untung dan rugi. Dia mencontohkan di Cina. Apabila pengusaha banyak yang lari dari Cina karena sudah tidak menguntungkan lagi dan upah pekerja sangat tinggi, bisa jadi perusahaan asing akan mencari negara yang masih memiliki upah yang terjangkau. Indonesia bisa menjadi sasaran bagi pengusaha. "Yang namanya dunia usaha pasti seperti itu," katanya.
Meski seperti itu, pihaknya akan berupaya mencegah perusahaan untuk tidak hengkang dari Ibu Kota. Ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberitahu perusahaan tersebut. "Tapi kalau memang enggak bisa dicegah, ya bagaimana lagi."
Pemerintah daerah memang sudah memberikan penangguhan kepada perusahaan yang berat menerapkan UMP 2013. Dia mengatakan, sekitar 80 perusahaan sudah mendapatkan penangguhan. Namun, ini diberikan untuk perusahaan yang berbasis padat karya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan memang akan terjadi pengurangan produktivitas apabila sejumlah perusahaan benar-benar hengkang dari Ibu Kota. Namun, dia yakin bakal ada perusahaan yang akan datang untuk menggantikan yang hilang.
Menurut dia, yang terpenting adalah perusahaan harus memenuhi KHL Jakarta. "Nanti biar Jakarta akan bermain di sektor bisnis yang mampu memelihara warga Jakarta di atas KHL. Yang tidak mampu, ya silakan minggir," katanya.
Mengenai perusahaan yang nantinya akan berpindah ke Jawa Tengah, Ahok pun tidak mempermasalahkannya. "Jakarta bakal main di bisnis yang memang mampu menyediakan itu. Kalau tidak mampu, silakan ke Jawa Tengah," katanya.
