TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) belum mengajukan surat pemberitahuan unjuk rasa kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya. Padahal, mereka berencana mengadakan aksi besar-besaran di Jakarta pada Senin mendatang, 25 Maret 2013.
"Kami tidak ingin hanya sekadar mengajukan pemberitahuan, tapi bisa bertemu dengan Kapolri," kata Koordinator MKRI, Ratna Sarumpaet, ketika dihubungi pada Jumat, 22 Maret 2013. Ia ngotot bertemu Kapolri karena ada hal yang perlu didiskusikan. Hal tersebut adalah adanya gelagat untuk menghalangi unjuk rasa serta provokasi.
"Untuk itu kami perlu pengamanan ekstra dari polisi," katanya. Dia mengatakan selama ini ada gelagat dari beberapa kelompok yang ingin mengeruhkan suasana dengan membelokkan isu. Padahal, kata dia, unjuk rasa yang akan digelar tergolong damai.
Sebelumnya, beredar isu soal rencana demo besar-besaran sejumlah kelompok pada Senin, 25 Maret 2013 mendatang. Demo itu disebut-sebut ingin menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa pekan lalu, Presiden SBY sempat membacakan pesan pendek yang diterimanya. Inti pesan itu adalah seruan gerakan agar Yudhoyono jatuh dari posisi Presiden. Begitu SBY jatuh, akan dibentuk presidium yang menjalankan pemerintahan sampai digelarnya Pemilihan Umum 2014. (Baca: Din Syamsuddin Minta SBY Tak Sebar Isu Kudeta)
SYAILENDRA
Berita terkait
Demonstran Pro-Palestina dan Polisi Bentrok di Kampus AS, Ratusan Mahasiswa Ditangkap
10 jam lalu
Unjuk rasa pro-Palestina di kampus Amerika Serikat berujung rusuh antara polisi dan demonstran.
Baca SelengkapnyaGelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem
7 hari lalu
Polisi Amerika Serikat secara brutal menangkap para mahasiswa dan dosen di sejumlah universitas yang menentang genosida Israel di Gaza
Baca SelengkapnyaMahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina
7 hari lalu
Mahasiswa Universitas Columbia mengajukan pengaduan terhadap universitas di New York itu atas tuduhan diskriminasi dalam protes pro-Palestina
Baca SelengkapnyaGelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS
8 hari lalu
Mahasiswa di sejumlah kampus bergengsi di Amerika Serikat menggelar protes untuk menyatakan dukungan membela Palestina.
Baca SelengkapnyaGoogle Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya
13 hari lalu
Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.
Baca SelengkapnyaEks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres
14 hari lalu
Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPolisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK
14 hari lalu
2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup
14 hari lalu
Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaPrabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial
14 hari lalu
Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK
Baca SelengkapnyaSuasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo
43 hari lalu
Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya