Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan 2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.

Personel gabungan tersebut terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

“Hari ini kami siap mengamankan warga yang akan menyampaikan pendapat dan kami menerjunkan 2.713 personel gabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas,” kata Susatyo dalam keterangan tertulis, Jumat hari ini. 

Sementara itu, Susatyo meminta anak buahnya agar tidak terprovokasi dengan massa aksi. Dia berharap personel gabungan mengedepankan negosiasi dalam mengamakan demonstrasi tersebut. 

"Kepada seluruh Personel yang terlibat Pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis,” kata dia. 

Selain itu, Susatyo mengatakan akan menerapkan rekayasa lalu lintas apabila massa aksi telah tiba di lokasi unjuk rasa. Petugas keamanan disebut akan menutup  beberapa jalan seperti berikut.

- TL. Harmoni yang mengarah ke Jalan Merdeka Barat ditutup dialihkan ke Jalan Kesehatan.

- Jl. Perwira yang mengarah Jl. Merdeka Utara ditutup, jalur dialirkan ke arah Istiqlal dan lapangan Banteng.

- TL. Thamrin ditutup dialihkan ke Jalan Kebon Sirih yang mengarah ke Senen dan Jalan Abdul Muis.

"Sementara itu untuk rekayasa lalu lintas nantinya bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan,” kata dia. 

Susatyo mengimbau masyarakat yang akan melintas di kawasan Monas agar mempertimbangkan jalan alternatif untuk menghindari kemacetan. “Dikarenakan akan ada masyarakat yang akan menyampaikan pendapat di Patung Kuda,” kata dia.

Dia menyebut siapa saja berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum seperti yang diatur dalam undang-undang. Kendati demikian, Susatyo berharap masyarakat memperhatikan hak masyarakat lain. 

“Sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap dipatuhi supaya semua kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif,” kata dia. 

Pilihan Editor: Ramai Parkir Liar di Pamulang Square Rp 10 Ribu Plus THR: Pejabat Datang, Sekuriti Menghilang