TEMPO.CO, Jakarta - Komando Pasukan Khusus akan turut serta dalam program pembenahan kali Ciliwung bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Bahkan kami mengusulkan Gubernur Joko Widodo meniru Sungai Hang di Seul, Korea Selatan," kata Kepala Penerangan Kopassus Mayor Susilo, Jumat, 5 April 2013.
Dengan pembenahan ini diharapkan Kali Ciliwung memiliki nilai ekonomis karena bisa digunakan juga untuk berwisata. Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, berencana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga sungai dengan mengajak mereka turut membersihkan sampah kali itu.
Kopassus juga menggandeng pihak lain untuk membeli sampah sehingga masyarakat mendapat duit dari penjualan sampah itu. Bahkan, kata Susilo, ada juga yang didaur ulang oleh masyarakat sendiri.
Kopassus memiliki program pengolahan sampah organik menjadi biogas. “Masih dalam tahap uji coba,” kata dia. "Jika berjalan, ibu rumah tangga sekitar tidak perlu membeli gas untuk masak."
Program bersih kali ini, dia menambahkan, dilakukan setiap hari Jumat. Teknisnya, warga dibantu anggota menyebar jaring apung sebelum hari Jumat. Kemudian saat tiba waktunya jaring diangkat, sampah yang terkumpul inilah yang dikelola.
Kopassus mengatakan akan all out dalam membantu Jokowi membenahi Kali Ciliwung. Pasukan elite TNI AD ini menilai Ciliwung memiliki peran penting bagi Jakarta.
SYAILENDRA
Topik Terhangat Tempo
Penguasa Demokrat || Agus Martowardojo || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas
Baca di Tempo
11 Anggota Kopassus Akui Serbu LP Cebongan
Presiden Diminta Bubarkan Tim Investigasi TNI
Investigator TNI Tanya Kronologi Kasus Cebongan
DPR Anggap Penting Penyelidik Independen Cebongan
LPSK: Saksi Kasus Cebongan Potensial Terancam
Berita terkait
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
1 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
5 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
6 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
9 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
9 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
10 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
10 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
10 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaPerjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024
13 jam lalu
Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.
Baca SelengkapnyaRagam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
14 jam lalu
Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.
Baca Selengkapnya