TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami mengatakan pihaknya tak mengurusi masalah pembebasan lahan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Menurut persoalan itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Itu memang bukan tugas kami. Setahu saya gubernur juga sudah menyurati wali kota Jakarta Selatan soal penolakan dari warga Fatmawati,” ujar Dono dalam konferensi pers di Hotal Pullman, Jakarta Pusat, Senin, 15 April 2013.
Dono optimistis permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh pemerintah. “Soal tanah di Tanjung Priok saja bisa selesai, masak ini tidak bisa?” kata Dono. Dia juga meminta agar masyarakat mendukung proyek transportasi masal ini.
Alasannya, masyarakat Jakarta yang akan merasakan manfaat MRT. “Setidaknya macet akan berkurang meskipun masih ada, dan ada pengurangan emisi karbon.”
Sebelumnya, warga Fatmawati yang terkena imbas proyek MRT berdemonstrasi. Mereka menolak proyek pembangunan rel layang di atas wilayah Fatmawati. Soalnya mereka khawatir wilayah di bawah rel tersebut akan menjadi kumuh. Mereka meminta agar rel tersebut dibangun di bawah tanah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menanggapi hal tersebut dengan santai. “Ini hanya salah paham, karena masyarakat belum mengerti,” katanya. Dia beralasan tanah di sekitar rel layang MRT itu akan semakin tinggi.
Proyek senilai Rp 16 triliun tersebut akan membentang sekitar 110,8 kilometer, yang terdiri atas dua koridor utama, yaitu koridor selatan-utara (yang menjadi prioritas saat ini) dan koridor timur-barat. MRT koridor selatan-utara menghubungkan Lebak Bulus-Kampung Bandan sepanjang 23,8 kilometer. Adapun koridor timur-barat (Jakarta Timur-Balaraja) sepanjang 87 kilometer masih dikaji.
ANGGRITA DESYANI
