Proyek pembangunan jalan layang non tol Kampung Melayu-Tanah Abang di kawasan Casablanca, Jakarta, Rabu (19/9). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat masalah perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyarankan agar audit terhadap pembangunan jalan layang non-tol Kampung Melayu-Tanah Abang dilakukan setelah penyelesaian pembangunan. Bila perlu, audit dilakukan setelah pembangunan fisik rampung.
Nirwono khawatir audit yang dilakukan pada akhirnya membuat pembangunan jalan layang itu terhenti. "Nanti malah bisa berakhir seperti monorel yang berhenti setelah tiang pancang terpasang, malah mengulangi kesalahan," ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 24 April 2013.
Menurut Nirwono, pelayanan terhadap masyarakat haruslah didahulukan. Oleh sebab itu dia meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendorong Pemprov DKI mempercepat penyelesaian proyek. "Setelah selesai barulah audit total dilakukan, yang penting jalan itu bisa digunakan oleh masyarakat," katanya.
Saat ini pembangunan yang masih tersisa di atas Jalan Sudirman dikerjakan oleh kontraktor pelat merah PT Istaka Karya. BUMN itu memegang satu paket proyek dengan nilai sekitar Rp 209 miliar. Namun PT Istaka tak memiliki dana untuk membangun karena Pemprov DKI masih menunggak bayaran Rp 24 miliar. Hal itu diakui oleh Wakil Gubernur DKI Jakarat, Basuki Tjahaja Purnama.
"Tahun lalu Pak Ery ragu bayarnya karena ada yang bilang bahwa proyek multiyears harus dihentikan ketika pergantian kepala daerah," kata Ahok ketika dtemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu, 24 April 2013.
Akibat tak dibayarkan, uang senilai Rp 24 miliar itu pun hangus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2012. Sementara APBD 2013 juga terlambat cair. "Akhirnya karena proyek sudah berhenti, jadi administrasi perlu dicek lagi," kata Basuki.
