Tak Diurus Banten, Tangerang Ancam Bentuk Provinsi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 29 April 2013 07:33 WIB

Warga melakukan aksi unjuk rasa dengan menanam pohon pisang di Jalan Haji Mansur yang rusak di kawasan Gondrong,Tangerang,Banten,Minggu (17/2). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Tangerang- Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen mengatakan wacana pembentukan provinsi Tangerang Raya akan terus bergulir jika Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak sanggup memberikan pelayanan yang maksimal kepada wilayah Tangerang. “ Karena semuanya sudah disiapkan,”katanya kepada Tempo, Senin 29 April 2013.


Zaki menilai, banyak permasalahan di Tangerang Raya yang semestinya diselesaikan Pemerintah Provinsi Banten namun hingga kini tidak kunjung selesai. Seperti permasalahan jalan provinsi yang rusak parah, penanganan sungai-sungai yang tidak terurus sehingga menjadi salah satu penyebab banjir di Tangerang hingga sengketa lahan bandara Soekarno Hatta.” Upaya provinsi Banten untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial tersebut seperti tidak ada,”katanya.


Kabupaten Tangerang, kata dia, telah mengajukan ijin agar Banten menyerahkan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Tangerang dan penanganan sungai Cisadane, Ciemanceri, Cidurian. “ Daripada tidak terurus dan terkelola dengan baik, biarkan kami yang mengurus,” katanya.


Zaki tidak membantah jika melontarkan wacana pembentukan Provinsi Tangerang Raya ini merupakan bentuk kekecewaan Kabupaten Tangerang terhadap pelayanan Provinsi Banten sejak provinsi itu terbentuk.” Ide ini sudah ada sejak Bupati Ismet Iskandar, semua sudah disiapkan termasuk blue printnya,”katanya.


JONIANSYAH


Advertising
Advertising


Berita Terpopuler:


Susno Duadji Buron
Jika Susno Ditetapkan Buron, Kedaluwarsa 18 Tahun
Casillas ke Arsenal Jika Mourinho Masih di Madrid
Kejagung Buru Buronan Susno Duadji
Soal Susno Duadji, Polda Jabar Dinilai Lebay



Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya