TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pelaksanaan peraturan daerah pembebasan lahan yang baru tak akan bisa berlangsung baik tanpa penambahan rumah susun.

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun Perda turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan. Dalam perda itu, akan ada aturan di mana hunian warga di tanah sengketa akan diganti dengan unit rusun, bukan uang.

"Intinya tambah rusun dulu," kata Basuki saat ditemui semalam, Kamis, 9 Mei 2013. Ahok, begitu Basuki biasa disapa, mengatakan, tanpa penambahan unit rusun, perda tadi susah dijalankan. Penyebabnya, karena warga di tanah sengketa tidak langsung mendapat jaminan hunian yang akan menggantikan hunian lama mereka.

Ahok menambahkan, warga tanah sengketa harus bisa melihat dulu calon hunian baru mereka seperti apa. Kalau warga tak bisa melihat hunian dan fasilitas pengganti yang disediakan, mereka akan enggan pindah ke hunian baru. "Bikin dulu rusunnya, lalu kita perlihatkan ke mereka, ini lho contoh unit rusun buat mereka," ujar Ahok mengenai pendekatan yang harus diambil.

Terakhir, Ahok mengatakan, pihaknya sudah ancang-ancang menambah jumlah tower rusun di Jakarta. Rencananya, tahun ini, akan ada 40 tower rusun dengan kapasitas total mencapai 4000 kepala keluarga. Adapun rusun yang akan dibangun dalam waktu dekat adalah rusun Muara Baru, rusun Marunda baru, serta rusun Daan Mogot.

ISTMAN MP

Topik terhangat:

Penggerebekan Teroris | E-KTP |Vitalia Sesha & Wanita-wanita Fathanah | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:
Bos Perbudakan Buruh Panci, Yuki Irawan Buka Suara
Tersangka Teroris Sembunyi di Bak Air
Pintar Agama dan Bahasa Arab, Fathanah Tak Jumatan
Arya Wiguna: Vitalia Sesha itu Beneran Cantik
Fathanah Naikkan Gaji Sopir Tiap Bulan