Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kecam Kekerasan dan Diskriminasi Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, YLBHI Desak Aparat Usut Tuntas dan Penuhi Hak Korban

image-gnews
Polisi tetapkan empat orang warga sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan saat mahasiswa Unpam gelar doa rosario, Selasa 7 Mei 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Polisi tetapkan empat orang warga sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan saat mahasiswa Unpam gelar doa rosario, Selasa 7 Mei 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dan LBH Jakarta mengecam diskriminasi dan kekerasan oleh kelompok intoleran kepada sejumlah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang. Dua lembaga ini meminta Polres Metro Tangerang Selatan dan Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus kekerasan ini. 

“Kejahatan berupa tindakan intoleransi yang tidak boleh dibiarkan. Mengusut tuntas dan memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan transparan serta terpenuhinya hak-hak korban dalam proses hukum, termasuk di dalamnya hak atas pemulihan,” kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dan Pengacara Publik LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Mei 2024. 

Acara pembacaan doa rosario oleh sekelompok mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) dibubarkan paksa sejumlah warga di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Satu, Tangerang Selatan atau Tangsel pada Ahad, 5 Mei 2024. Pembubaran tersebut berujung penyerangan dan penganiayaan terhadap mahasiswa. Bahkan, satu orang diketahui terluka usai terkena sabetan senjata tajam atau sajam dari warga

Isnur meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk memantau proses penegakan hukum yang berjalan secara adil sesuai KUHP dan prinsip hak asasi. Dia berharap kedua institusi ini juga memastikan hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan, terpenuhi. 

Isnur juga mendesak pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pemerintah Provinsi Banten untuk memastikan tak ada lagi diskriminasi dan kekerasan seperti ini. “Memastikan tidak adanya keberulangan tindakan diskriminatif maupun kekerasan bagi siapa pun di wilayah pemerintahannya dalam hal penikmatan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan,” kata Isnur. 

Tak hanya itu, Isnur mendesak Presiden melalui Kementrian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat regulasi yang menjamin kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Senyampang itu, Isnur juga meminta mereka menghapus regulasi yang meneruskan praktik diskriminasi. 

YLBHI dan LBH Jakarta Sebut Ketua RT Pancing Kebencian Antarumat Beragama

Dalam kasus kekerasan dan diskriminasi ini, Isnur menyebut tindakan Ketua RT setempat justru memicu sekaligus memancing kebencian antarumat beragama yang disertai kekerasan. Dalam kasus ini, Ketua RT sempat melarang mahasiswa itu beribadah dan mendesak untuk memindahkan ibadah ke Gereja karena dilakukan terlalu malam. “Alih-alih menjamin kebebasan dan kemerdekaan warga untuk beribadah, Ketua RT setempat justru melakukan tindakan yang memancing kebencian antar umat beragama,” kata Isnur. 

Padahal, kata Isnur, sebagai elemen negara dalam lingkup terkecil, Kepengurusan RT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, memiliki tugas dan mandat yang salah satunya ialah menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Isnur menilai pelarangan terhadap sejumlah mahasiswa yang beribadah di ruang privat merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan. Hak ini disebut telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Isnur juga mencatut Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu serta Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya”.

Dalam berbagai peristiwa, Isnur menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama dan keyakinan, seringkali menyebabkan konflik sektarian meluas. Pengalaman konflik internasional antarumat beragama dan berkeyakinan di Timur Tengah dapat memberikan gambaran yang mengerikan. 

“Tentang bagaimana kekerasan menjadi hal yang lumrah dan negara terjerumus menjadi negara gagal (failed states) karena tidak mampu menjalankan fungsinya,” kata Isnur. Kondisi ini juga disebut pernah terjadi di Ambon dan Poso beberapa dekade lalu. 

Isnur menyebut gagalnya negara mencegah kekerasan antarumat beragama dan dugaan keterlibatan aparat keamanan terakumulasi menjadi faktor penyebab konflik. Fenomena ini, kata Isnur, menyebabkan masyarakat menjadi korban. “Ironisnya, ribuan jiwa yang sebelumnya hidup rukun menjadi korban, bahkan sampai memakan korban jiwa,” kata dia. 

Dalam berbagai kasus pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan, Isnur menyebut negara melalui aparat penegak hukumnya cenderung bertindak diskriminatif. Sikap ini dilakukan dengan mempersempit dan menyalahgunakan penerapan Pasal 156a KUHP pada bentuk-bentuk kebebasan berekspresi atau keyakinan dan pendapat dalam pengamalan yang merupakan manifestasi kemerdekaan beragama atau berkeyakinan terkhusus pada ruang digital. 

“Padahal, bentuk kebebasan berekspresi dan pengamalan ini harus dijamin oleh Negara sebagaimana Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan Tahun 1981 yang juga dimuat dalam Standar Norma dan Pengaturan No. 2 Komnas HAM RI (SNP Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan),” kata Isnur.

Pilihan Editor: Peran Ketua RT dan 3 Warga Tersangka Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usut Kasus Baru Eks Ketua KPK Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Sudah Kantongi Alat Bukti

13 jam lalu

Polda Metro Jaya menetapkan eks Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 23 November 2023. Polda menyangka Firli memeras SYL agar kasus korupsi di Kementan yang tengah ditangani KPK bisa berhenti. TEMPO/Imam Sukamto
Usut Kasus Baru Eks Ketua KPK Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Sudah Kantongi Alat Bukti

Kasus baru Firli Bahuri yang sedang diusut ini juga berhubungan dengan kasus pemerasan terhadap Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.


Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Video Porno yang Diduga Melibatkan Anak Vokalis Band

14 jam lalu

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak memberikan keterangan usai memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri soal dugaan kasus pemerasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Pemeriksaan pimpinan lembaga antirasuah tersebut berlangsung selama 3,5 jam dengan 15 pertanyaan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Video Porno yang Diduga Melibatkan Anak Vokalis Band

Polda Metro Jaya bakal segera gelar perkara kasus penyebaran video porno yang aktornya diduga mirip anak vokalis band ternama berinisial AD (24).


Polisi Selidiki Pemilik Akun X Penyebar Video Porno yang Diduga Mirip Anak Artis

15 jam lalu

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjutak di Polda Metro Jaya pada Selasa, 16 Januari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Polisi Selidiki Pemilik Akun X Penyebar Video Porno yang Diduga Mirip Anak Artis

Polda Metro Jaya menyelidiki kasus video porno yang diduga mirip anak dari vokalis band ternama berinisial AD (24).


Tak hanya Korban, Pelaku Perundungan Juga Bisa Alami Depresi

1 hari lalu

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Tak hanya Korban, Pelaku Perundungan Juga Bisa Alami Depresi

Efek perundungan tak hanya dialami korban tapi juga pelaku perundungan dan orang yang menonton atau pengamat.


Korban Tewas dalam Unjuk Rasa Mahasiswa di Bangladesh Bertambah

1 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Korban Tewas dalam Unjuk Rasa Mahasiswa di Bangladesh Bertambah

Setidaknya sudah 10 orang tewas dalam unjuk rasa mahasiswa yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian pada pekan ini.


Kasus Dugaan Penggelapan Uang Rp 6,9 Miliar, Tiko Aryawardhana Lagi-lagi Minta Pemeriksaan Ditunda

1 hari lalu

Tiko Aryawardhana. Instagram
Kasus Dugaan Penggelapan Uang Rp 6,9 Miliar, Tiko Aryawardhana Lagi-lagi Minta Pemeriksaan Ditunda

Tiko Aryawardhana sebelumnya meminta pemeriksaan pada Selasa, 16 Juli 2024, lalu kembali ditunda lagi pada 24 Juli mendatang.


Dugaan Video Porno Mirip Anak Artis, Polda Metro Jaya akan Panggil Semua Pihak yang Terlibat

1 hari lalu

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjutak di Polda Metro Jaya pada Selasa, 16 Januari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Dugaan Video Porno Mirip Anak Artis, Polda Metro Jaya akan Panggil Semua Pihak yang Terlibat

Polisi menyelidiki beredarnya video porno mirip anak artis terkenal di Indonesia


Polisi Tangkap Pencuri Bajaj di Kebon Jeruk yang Viral di Media Sosial

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjawab pertanyaan media saat konferensi pers terkait pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah gudang penyimpanan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Tangkap Pencuri Bajaj di Kebon Jeruk yang Viral di Media Sosial

Unit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pelaku pencurian bajaj di Kebon Jeruk yang viral di media sosial


Ditutup Hari Ini, Cek Syarat dan Cara Melengkapi Persyaratan Beasiswa Unggulan 2024

1 hari lalu

Bagi Anda yang sedang mencari beasiswa di luar negeri, maka harus tahu negara dengan pendidikan gratis. Berikut ini ulasannya. Foto: Canva
Ditutup Hari Ini, Cek Syarat dan Cara Melengkapi Persyaratan Beasiswa Unggulan 2024

Tahap melengkapi persyaratan pendaftaran Beasiswa Unggulan (BU) Masyarakat Berprestasi 2024 ditutup hari ini, simak syarat dan cara melengkapinya.


Unjuk Rasa Mahasiswa, Perdana Menteri Bangladesh Janji Bentuk Komisi Yudisial

1 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Unjuk Rasa Mahasiswa, Perdana Menteri Bangladesh Janji Bentuk Komisi Yudisial

Perdana Menteri Bangladesh meyakinkan akan membentuk komisi yudisial untuk menegakkan keadilan pada korban tewas unjuk rasa menentang sistem kuota