TEMPO.CO, Jakarta -Pengalaman ‘pahit’ rumah sakit swasta harus merugi karena melayani pasien yang menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) ternyata juga dialami rumah pemerintah. Kepala Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Budiman Widjaja mengatakan rumah sakitnya juga kewalahan dengan sistem pembayaran tagihan yang kini dikelola PT Askes.
“Tidak seluruh klaim dikabulkan,” kata Budiman saat dihubungi, kemarin. Dia mencontohkan, dalam satu bulan, total tagihan kartu sehat di rumah sakit itu mencapai Rp 16 miliar. Sedangkan ongkos pengobatan yang diganti hanya Rp 11,2 miliar. Sisanya, Rp 4,8 miliar ditanggung rumah sakit. “Kalau begini terus, bagaimana jadinya?”
Oleh karenanya, dia memaklumi keputusan 16 rumah sakit swasta yang mengundurkan diri dari program pelayanan kesehatan gratis itu. (Baca: Rugi, 16 Rumah Sakit Mundur dari KJS)
Budiman mengakui pencairan tagihan melalui PT Askes memang lebih cepat –dari dua sampai tiga bulan menjadi 12 hari--lantaran menggunakan sistem Indonesia Case Based Group (Ina-CBG). “Tapi biaya rawat jalan hanya diganti 74 persen dan rawat inap ditanggung 63 persen,” ujarnya.
Sebelumnya, rumah sakit mengajukan klaim kartu sehat ke Dinas Kesehatan. Tagihan ini kemudian diverifikasi secara manual dengan sistem Paket Pelayanan Esensial (PPE). Di sini, seluruh tagihan diganti. “Kalaupun ada selisih, hanya sekitar 10 sampai 15 persen,” kata Direktur Utama RS. M.H. Thamrin, Abdul Barry Radjak. Kini, selisih antara biaya riil dengan klaim yang dibayar pemerintah bisa sampai 30 persen biaya.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati mengaku khawatir mundurnya 16 rumah sakit itu ditiru rumah sakit lainnya. “Kami takut juga kalau mereka ikut-ikutan,” ujarnya. Besok, Pemerintah Provinsi akan mengevaluasi program kartu sehat bersama Kementerian Kesehatan.
Salah satu usulannnya adalah menaikkan plafon Kartu Jakarta Sehat, dari Rp 23 ribu menjadi Rp 50 ribu per orang. Sejak diluncurkan pada 10 November 2012, sebanyak 4,7 juta orang memegang kartu berobat cuma-cuma ini dengan total anggaran Rp 1,2 triliun.
Pemerintah, kata Dien, tak akan menjatuhkan sanksi bagi rumah sakit yang mundur dari program Kartu Jakarta Sehat. “Daripada merugi, lebih baik mundur,” ujarnya. “Kalau mereka menolak pasien juga bakal kena sanksi.”
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sudah menduga ada rumah sakit yang tak sanggup menjalani program pengobatan gratis. “Tapi harua dievaluasi dulu, rumah sakit itu mundur karena ingin untung besar atau memang faktanya begitu,” ujar dia.
ANGGRITA DESYANI | ATMI PERTIWI | DIMAS SIREGAR | FAIZ NASHRILLAH
Berita Terpopuler
Oktober, Jakarta Punya 5 Bus Tingkat untuk Wisata
Banyak Calo Jasa KJS, RS MH Thamrin Mundur
Polresta Depok Jaring 66 Preman dan Pembalap Liar
Rumah Sakit di Bogor Diminta Siapkan Kelas 3
