Wakil Wali Kota Bogor Terancam Ditahan

Reporter

Editor

Jumat, 17 September 2004 20:40 WIB

TEMPO Interaktif, Bogor:Wakil Wali Kota Bogor H. Moch Sahid terancam akan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk memudahkan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi sebesar Rp 5,38 miliar. Pemeriksaan terhadap Sahid karena saat itu ia menjadi Ketua DPRD Kota Bogor periode 1999-2004.Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bogor, Indrasah Nasution, Sahid tidak hadir karenasedang pergi ke Bandung untuk keperluan partainya."Saya baru tahu Sahid tidak bisa datang tadi pagi, setelah saya diberitahu oleh Kajari K. Lere. Katanya Sahid sedang ada acara rapat tim sukses Mega-Hasyim se-Jabar di Bandung, untuk itu ia minta waktu pemeriksaannya diundur," ujar Indrasyah. Mengenai penahanan, lanjut Indrasyah, bisa saja dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan.Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor K. Lere menjelaskan pihaknya akan memanggil kembali Wakil Wali Kota Sahid. Semula akan dilakukan pada tanggal 20 September mendatang, tetapi karena bertepatan dengan pemilihan presiden putaran kedua, waktunya diundurtanggal 27 September mendatang. "Kalau beliau tidak mau juga datang penuhi panggilan, maka pada Senin (27/9) kami akan melakukan panggilan paksa terhadap tersangka. Karena kami sudah melakukan panggilan terhadap dirinya sebanyak tiga kali, dan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yangberlaku," tandasnya.Di Kantor Kejari banyak jaksa yang mengeluh karena ketidakhadiran kedua pejabat tersebut, yaitu mantan Wali Kota Bogor HR Iswara Natanegara dan Moch. Sahid."Kita heran kenapa mereka tidak mau datang. Banyak sekali alasannya, jadi prosesnya cukup memakan waktu lama. Banyak kegiatan yang tertunda," keluh salah seorang jaksa yang ikut menjadi tim pemeriksa.Seperti diberitakan kemarin, Kejari Kota Bogor gagal memeriksa mantan Wali Kota Bogor, HR Iswara Natanegara, Kamis lalu, karena Iswara yang kini menjadi salah satu satf ahli Menteri Dalam Negeri sedang tugas ke Pulau Batam. Mantan Wali Kota Bogor 1999-2004 ini diperiksa dalam kaitan dugaan korupsi anggaran penunjang DPRD Kota Bogor. Moch. Sahid yang kini menjadi Wakil Wali Kota Bogor saat itu menjadi Ketua DPRD Kota Bogor, sehingga semua anggaran untuk penunjang kegiatan Dewan ditandatanganinya.Deffan Purnama - Tempo

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya