Program KJS Perlu Diimbangi Sarana dan Tenaga Kesehatan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi serius kasus rumah sakit swasta yang mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengatakan bahwa seharusnya semua rumah sakit mempunyai tanggung jawab kemanusiaan, jangan karena masalah ekonomi kemudian mundur dari KJS.
"KJS itu sangat diperlukan masyarakat, dengan cara apapun saya akan lakukan agar program ini tetap berjalan," kata Jokowi ketika ditemui seusai acara perayaan ulang tahun Lemhanas ke 47 di gedung Lemhanas Jl Kebon Sirih No. 28 Jakarta Pusat.
Terkait dengan sistem KJS yang menggunakan pola Indonesia case Based Group (INA CBG) Jokowi berkomentar bahwa sistem yang digunakan KJS sudah benar. Menurut Jokowi sistem KJS tinggal menambahkan penyempurnaan. "Dukungan rumah sakit ini yang mungkin perlu ruangan ICU. Ruangan itu yang akan kita kejar," kata Jokowi.
Sistem Jamkesda yang diberlakukan sebelum KJS diluncurkan ditanggapi Jokowi dengan santai. Jokowi mengatakan jika sistem lama yang digunakan sebelum KJS merupakan sistem yang rumit. "Masa ngurus orang sakit yang tidak mampu harus sampai RT, RW dan kelurahan, mati dulu nanti," ungkap Jokowi.
Dengan KJS, pasien tinggal menunjukkan Kartu Keluarga dan KTP. Jokowi mengatakan sistem KJS tinggal dibenahi dan disempurnakan. "Sistem ini sistem mudah, kita menyederhanakan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah," kata Jokowi.
Untuk menyempurkan sistem KJS menurut Jokowi membutuhkan koordinasi dengan pihak yang terkait. Jokowi mengatakan untuk membenahi KJS harus hati-hati. "Ini harus hati-hati karena KJS menggunakan jaminan sosial nasional, kalau nanti terlalu tinggi preminya, nasional akan ikut, ini saling kait mengait," ujar Jokowi.
Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..
7 Agustus 2022
Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..
Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.
