TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Fraksi Partai Demokrat Jhony Welas Poly menilai rencana beberapa rekannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo soal program Kartu Jakarta Sehat, bakal kandas.

Alasannya, Komisi E DPRD yang menaungi bidang kesejahteraan masyarakat sudah memanggil Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan 16 rumah sakit swasta yang ingin mundur dari KJS pada Kamis lalu.

"Kalaupun ada nuansa interpelasi, akan batal dengan sendirinya, karena Komisi E sudah memanggil rumah sakit," ujar Jhony kepada Tempo, Sabtu, 25 Mei 2013. Bahkan, kata dia, 14 rumah sakit yang awalnya hendak mundur, belakangan sepakat untuk kembali menjalankan program KJS.

Hanya dua rumah sakit, RS Thamrin dan RS Admira, yang tetap menarik diri dari KJS, karena mereka beraggapan KJS merugikan rumah sakit. Jhony mengatakan, penjelasan teknis soal KJS dan rencana mundurnya rumah sakit juga sudah dijalankan melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi E, Kamis lalu.

Dia mengakui adanya anggota Fraksi Partai Demokrat yang menandatangani rencana interpelasi. "Tetapi kelihatannya sudah mentah, soalnya sudah diambil alih Komisi E," ujar Jhony.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Asraf Ali mengatakan rencana interpelasi itu baru sampai tahap pengumpulan tanda tangan. Hanya saja dia tidak tahu siapa yang mencetuskan usulan itu. "Saya sendiri tidak tanda tangan, Fraksi Golkar tidak setuju karena tidak terlibat," katanya.

Menurut dia, interpelasi soal KJS sudah tak berguna. "Sudah selesai di tingkat komisi," ujarnya. Diberitakan sebelumnya, lima dari delapan fraksi di DPRD Jakarta akan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Mereka akan menggunakan hak ini untuk menanyakan kebijakan Kartu Jakarta Sehat. "Karena kami merasa pelayanan tidak bagus" kata politikus partai Demokrat, Taufiqurrahman, Jumat, 24 Mei 2013. Kelima fraksi ini adalah Demokrat, Golkar, Hanura-Partai Damai Sejahtera, PAN-PKB, dan PPP.

ANGGRITA DESYANI