TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 32 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mengajukan hak interpelasi ke Pemerintah Jakarta. Salah satu anggota yang menandatangani hak interpelasi itu, Taufiqurrahman mengatakan hal ini berkaitan dengan kebijakan Kartu Jakarta Sehat yang dinilai kurang efektif sampai saat ini.
"Apabila kebijakan tidak efektif, kami wajib mengkritisi. Salah satunya dengan cara hak interpelasi ini," kata Taufiqurrahman kepada Tempo, Sabtu 25 Mei 2013. (Baca: Ini 32 Anggota DPRD DKI Interpelator Jokowi)
Menurutnya, hak meminta keterangan kepada pemerintah ini memang diperlukan. Sebab, Taufiqurrahman menilai kebijakan tersebut tidak efektif. Sebelum diterapkan Kartu Jakarta Sehat, menurut dia, warga mengenal Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Dengan itu, warga telah memiliki jaminan kesehatan dengan batas sampai Rp 100 juta. (Baca: Ahok: KJS Baru Jalan Sudah 'Diributin')
Namun setelah diterapkan Kartu Jakarta Sehat dengan skema Indonesia Case Based Group (INA-CBG's), menurut anggota Komisi A DPRD ini, jaminan pemerintah untuk kesehatan warga malah mengalami kemunduran.
Ia menjelaskan, sejak KJS diluncurkan November dengan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012, disebutkan seluruh warga DKi berhak mendapatkan jaminan kesehatan, asal mau untuk menggunakan layanan kelas III. Namun, peraturan gubernur itu bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kesehatan Daerah. Dalam beleid itu, warga Jakarta terbagi menjadi 3 golongan, yakni warga miskin dan sepenuhnya ditanggung pemerintah, warga rentan dan hanya sebagian ditanggung pemerintah, dan warga mampu yang tidak ditanggung pemerintah.
SUTJI DECILYA
Berita Lainnya:
Ronaldo Top Scorer Liga Champions 2012/2013
Konser Iwan Fals, Bupati Serang Nyesal Tak Nonton
Di Serang, Iwan Fals Konser di Bawah Terang Bulan
Ferguson Beri Gelar Pemain Terbaik pada Robben
Gita Wirjawan Jadi Komentator Liga Champion
Berita terkait
Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan
2 jam lalu
Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
4 jam lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca Selengkapnya4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi
4 jam lalu
Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.
Baca SelengkapnyaMassa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?
5 jam lalu
Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaHarapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024
6 jam lalu
Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.
Baca SelengkapnyaBos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan
12 jam lalu
Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024
Baca SelengkapnyaCEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella
13 jam lalu
CEO sekaligus Chairman Microsoft Satya Nadella bertemu Jokowi, kemarin. Berikut profilnya.
Baca SelengkapnyaSiapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?
14 jam lalu
Rocky Gerung dinyatakan tidak bersalah dalam gugatan penghinaan presiden yang diajukan David Tobing. Bagaimana kilas baliknya?
Baca SelengkapnyaRagam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran
1 hari lalu
Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.
Baca SelengkapnyaSwasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
1 hari lalu
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.
Baca Selengkapnya