Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok meninjau lokasi tes uji kompetensi seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat DKI di SMA 1, Jakarta, (27/4). Kedatangan Ahok untuk memberi semangat pesertates. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama punya cara menggenjot serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013. Saat ini, serapan anggaran yang minim di DKI Jakarta mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Masalah serapan ini kerap berkaitan dengan belanja modal," kata Ahok di Balai Kota pada Senin, 10 Juni 2013. Lebih spesifik berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa yang harus melalui proses lelang. Nah, lelang ini, Ahok melanjutkan, terkadang menghambat penyerapan. Karena proses lelang kerap ada masa sanggah yang menghambat jalannya belanja barang.
Untuk itu, Ahok akan mendorong para Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) agar bekerjasama dengan karoseri memasukan daftar jualan mereka ke e-katalog. Sehingga pemerintah tak perlu lewat lelang ketika akan beli barang.
Selama ini, Ahok menjelaskan, proses pembelian barang harus ada lelang. Beberapa barang memang sudah masuk ke e-katalog, hanya belum memenuhi standar bisa dibeli tanpa lelang.
Menurut Ahok, menyadur dari peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), sebuah barang di e-katalog bisa dibeli tanpa lelang asalkan spesifikasinya lengkap. "Nah yang ada sekarang misal mau beli truk sampah cuman chasisnya saja," kata mantan Bupati Belitung ini.
Hal semacam ini lah yang memperlambat belanja barang modal. Padahal jika di dalam e-katalog tersebut lengkap tidak perlu lagi melalui proses lelang. "Tinggal klik," katanya.
Hanya belanja di e-katalog ini sebatas barang operasional yang sifatnya bisa langsung dipakai. Sedangkam untuk belanja modal tetap harus melalui lelang.
