Tilik Monas, Jokowi Matangkan Konsep PRJ Rakyat

Reporter

Editor

Muchamad Nafi

Kamis, 13 Juni 2013 17:48 WIB

Sejumlah pedagang kerak telor menjajakan dagangannya di luar arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, (11/6). Mahalnya biaya sewa lapak di dalam arena PRJ membuat para pedagang terpaksa menjajakan kerak telor di tepi jalan. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada pukul 15.00 WIB meninjau persiapan penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Jokowi menilik persiapan acara PPKD tersebut dari dalam mobil. Selama 10 menit ia terlihat berkeliling di area Monas dengan diikuti beberapa mobil wartawan televisi. Peninjauan tersebut terkait dengan persiapan penyelenggaraan acara PPKD yang akan digelar pada 14-16 Juni di Silang Barat Monas.

Kegiatan tersebut selain untuk meninjau penyelenggaraan acara PPKD juga untuk mematangkan konsep tempat pesta rakyat Pekan Rakyat Jakarta (PRJ) yang rencananya dilaksanakan mulai tahun depan. Untuk mematangkan konsep serta lokasi, dia berencana mengadakan survei selama tiga purnama mulai bulan ini sampai Agustus mendatang. "Ya itu embrio kecil aja, kita tadi hitung di sana muat berapa stand, ternyata gede banget, mungkin besok setelah kita buka acara PPKD bisa dihitung kepastian berapa pedagang untuk pesta rakyat yang bisa ditampung," kata Jokowi ketika ditemui wartawan di Balaikota setelah dari Monas, Kamis, 13 Juni 2013.

Sebelumnya, Jokowi mengaku belum bisa memastikan di mana lokasi PRJ atau Jakarta Fair akan digelar tahun depan. Sebab, saat ini masih mengkaji konsep PRJ yang dianggap lebih merakyat. Namun, jika pelaksanaan PRJ tahun depan jadi dipindah, Jokowi mengaku sudah mengantongi sejumlah lokasi yang dianggap ideal untuk dijadikan arena pameran dan hiburan terbesar di Indonesia tersebut. Ia menyarankan Monas atau Ancol sebagai tempat penyelenggaraan pesta rakyat tadi.

Menurutnya, konsep yang saat ini sedang diramu ingin menjadikan PRJ sebagai ajang pesta rakyat dengan mengikutkan mayoritas para unit usaha kecil dan menengah (UKM) daripada korporat besar. Rencana pemindahan arena PRJ ini mencuat karena dalam penyelenggaraan selama ini oleh PT Jakarta International Expo dianggap tidak mengakomodasi usaha kecil. Sehingga Pemprov DKI ingin mengembalikan PRJ sebagai pesta rakyat yang jauh lebih merakyat.

GALVAN YUDISTIRA


Terhangat:
Mucikari SMP | Taufiq Kiemas | Rusuh KJRI Jeddah

Baca juga:

Mark Zuckerberg Dicecar Pemilik Saham Facebook

Rupiah Turun Ancam Pengusaha Komputer

Dahlan Minta BUMN Buyback Saham Bluechip

Postur Anggaran RAPBNP 2013 Disetujui

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

48 menit lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

11 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

16 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

17 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

20 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

21 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

21 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

21 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya