TEMPO.CO, Jakarta--Banyak hal yang sudah dan akan dilakukan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama untuk memperbaiki birokrasi Pemerintah Jakarta. Berbagai ide mulai muncul sejak keduanya dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta pertengahan Oktober lalu. Contohnya proses seleksi dan promosi jabatan atau dikenal dengan lelang jabatan camat dan lurah.
Mulai Mei lalu, lelang jabatan camat dan lurah berlangsung. Dengan berbagai tes yang dilakukan, akhirnya Pemerintah Jakarta telah mendapatkan hasilnya. Setidaknya dari tes jabatan itu, kata Wakil Gubernur Basuki, pemerintah daerah mendapatkan para pemimpin yang berkualitas. "Kami punya stok 70-80 camat yang bagus, sementara lurah sekitar 200 orang. Ini bagus semua," kata lelaki yang akrab disapa Ahok ketika ditemui Tempo di kantornya, Balai Kota Jakarta, Kamis 13 Juni 2013.
Hal ini, ujarnya, sudah memenuhi harapannya. Selama ini, jabatan camat dan lurah kadang dianggap sebelah mata dan malah digunakan untuk hal yang di luar kewenangannya. Padahal pemerintahan yang baik bermula dari kecamatan dan kelurahan yang memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.
Tak cukup lelang jabatan camat dan lurah, Ahok juga ingin mengadakan lelang jabatan Kepala Puskesmas. Program dadakan ini akan mulai dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2013 atau bisa dikatakan mulai dilakukan sekitar kuartal ketiga dan keempat tahun ini.
Ahok menganggap selama ini, pemilihan Kepala Puskesmas belum memenuhi harapannya. Ia pun diam-diam melakukan penilaian. Contohnya, puskesmas yang semestinya menjadi gerbang utama dalam program Kartu Jakarta Sehat masih belum berjalan dengan baik. Jangan sampai, katanya, masyarakat telah mengantri berjam-jam untuk berobat namun pada akhirnya hanya diberikan rujukan ke rumah sakit.
Ia ingin dokter atau pun perawat di rumah sakit 'jemput bola' ke pasien. Umumnya, dokter dan perawat yang masuk pukul 08.00 di puskesmas tidak serta-merta langsung memulai prakteknya pada jam itu pula. Semestinya kebijakan puskesmas dapat mengharuskan pegawai di puskesmas datang lebih pagi. "Kalau perlu orang yang udah ngantri setengah jam ditangani sama perawat saja," ujarnya.
Kondisi lainnya, ia kembali mencontohkan, puskesmas juga bisa mengatur pasien supaya tidak terlalu lama menunggu untuk berobat. Jika diperkirakan satu pasien berobat 7 menit, bisa jadi urutan ke-10 bisa mendapat tindakan pada menit ke-70. Perawat pun bisa menyuruh si pasien kembali ke rumah dan bisa datang lagi sekitar satu jam kemudian. Begitu juga pelayanan untuk lanjut usia yang berobat. "Bisa disediakan air dan diberikan tempat khusus misalnya," kata Ahok.
Pelayanan semacam ini yang ia nantikan dari calon-calon Kepala Puskesmas nantinya. Ia menginginkan ide brilian datang dari mereka. Calonnya bisa siapa pun. Dokter atau perawat yang mencapai golongan tertentu bisa mengikuti seleksi itu. "Ia (calon Kepala Puskesmas) harus membayangkan kalau menjadi orang yang sakit. Apa harapannya? Kami ingin mewujudkan itu," ia menjelaskan.
Tak cukup sampai di situ. Sekretaris daerah, jabatan yang cukup prestisius di lingkungan Pemerintah Jakarta juga akan dilakukan melewati seleksi. Setidaknya, kata Ahok, ada sembilan calon Sekda yang diajukan ke DPRD DKI Jakarta.
Meski tidak ingin mengatakan sembilan orang yang dicalonkan, Ahok mengatakan, semuanya tidak berasal dari pendapat pribadi. Siapa pun yang menjadi Sekda nantinya tergantung hasil tes yang dijalankan. "Kami terbuka saja kok. Enggak ada kepentingan di sini. Aku enggak kenal siapa pun di sini, siapa saja boleh jadi apa pun," katanya.
Merasa tidak cukup dengan segala macam seleksi, Ahok juga akan membuat Unit Kerja Gubernur. Unit itu, kata Ahok, akan diisi Asisten Deputi Gubernur yang selama ini kurang dianggap penting peranannya.
Selama ini, Ahok membawahi empat deputi, yakni Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Kependudukan dan Permukiman, Deputi Bidang Perdagangan Perindusterian dan Transportasi, dan Deputi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Masing-masing, kata Ahok, membawahi dua Asisten Deputi. Namun sampai sekarang peran asisten begitu kecil dalam pemerintahan, padahal mereka memiliki potensi untuk berkarya di Pemerintah Jakarta.
Karena itu, ia memberikan pekerjaan tambahan. Itu pun disambut baik oleh keempat Deputi Gubernur Jakarta. Mereka nantinya bertugas untuk mengawasi satuan kerja perangkat daerah. Jika tidak sesuai harapan, pimpinan dinas bisa langsung digantikan. "Unit kerja ini sedang saya usulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau di Badan Kepegawaian Daerah sudah tidak ada masalah," ujarnya.
SUTJI DECILYA
Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca juga:
Ahok Minta Relawan PMI Ada di Setiap RT
Wali Kota Solo Menolak Penyaluran BLSM
BLSM Paling Cepat Dibagikan Juni
Jokowi Tak Setuju BLSM, Ini Kata Mendagri
