TEMPO.CO, Jakarta - Delapan bulan lalu, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sesuai janji mereka tentang "Jakarta Baru", maka berbagai perombakan untuk mereformasi birokrasi pun berlangsung. Di antaranya, pergantian pejabat dinas dan wali kota, blusukan, sistem lelang jabatan, dan transparansi anggaran. (Baca: Hasil Blusukan Jokowi, Lurah-lurah Berbenah)

Saat bertandang ke Balai Kota pekan lalu, Tempo pun menanyakan soal resistensi di lingkungan pemerintah Jakarta atas reformasi birokrasi. Apa jawaban Jokowi?

"Ah itu biasa di birokrasi. Menurut saya itu biasa kalau ada resistensi. Normal, namanya manusia," kata Jokowi kepada Tempo di ruang kantornya, pekan lalu.

Jokowi menjelaskan, dengan adanya reformasi birokrasi, perubahan di setiap pimpinan pasti akan dirasakan. Apalagi sekarang ia meminta agar pejabat yang lebih sering menduduki bangku kerjanya turun ke lapangan. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum Jakarta setiap hari bisa mengontrol air dan jalan. (Baca: Tantangan Jokowi-Ahok Buat Lurah-Camat-Wali Kota)

Pada kesempatan terpisah, Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berpendapat senada soal resistensi."Saya tidak ada kepentingan di sini. Begitu pula dengan Pak Jokowi. Jadi easy going saja," katanya. (Baca: Gaya Ahok Urus Birokrasi)

Sikap easy going dan tanpa beban inilah, menurut Ahok, yang membuat duet Jokowi dengan dirinya begitu kuat dalam mereformasi birokrasi. Mereka tanpa beban bergerak. Kalaupun ada yang tidak suka dengan gaya kepemimpinannya, ia cuek. Toh, katanya, "Sampai sekarang belum ada yang ngomong langsung ke saya."

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, I Made Karmayoga, justru menganggap resistensi itu tidak ada. Namun yang ada hanya keseimbangan para pejabat atau pegawai sipil lainnya untuk menyesuaikan dengan kepemimpinan Jokowi maupun Basuki.

Yang tadinya sudah nyaman dengan posisinya, kata Made, bisa jadi terusik dengan pola kepemimpinan yang baru. Karena itu, orang mesti terbiasa dengan perubahan. "Dengan itu, kami bisa jadi kota maju karena orangnya juga bisa menerima perubahan," ia menjelaskan.

Ketua Komisi A DPRD DKI, Ida Mahmudah, menyambut baik perubahan birokrasi yang dibawa Jokowi maupun Basuki. Menurutnya, selama ini birokrasi di Pemerintah Jakarta sulit untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kerja santai pun melekat dan menjadi bagian di diri pegawai sipil Jakarta. Karena itu, ia pun mengapresiasi perubahan pelayanan di tingkat kelurahan maupun kecamatan, meski belum seluruhnya berubah total. (Baca: Cara Jokowi-Ahok Taklukkan Wakil Rakyat)

"Kelurahan, kecamatan, atau pun puskesmas memang menjadi ujung tombak pelayanan publik. Kami harus mendukung perubahan itu," katanya. Ingin tahu perubahan apa saja dalam delapan bulan pemerintahan Jokowi-Ahok? Klik di sini.

SUTJI DECILYA | NIEKE INDRIETTA


Berita Lainnya:

Tantangan Jokowi-Ahok Buat Lurah-Camat-Wali Kota
Cara Jokowi-Ahok Taklukkan Wakil Rakyat
Ahok Bakal Terapkan e-Catalog di Lelang Proyek
Hasil Blusukan Jokowi, Lurah-lurah Berbenah
Gaya Ahok Urus Birokrasi