TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany mengatakan bahwa besaran INA CBG (Indonesia Case Base Group) sekarang hanya cocok diterapkan di rumah sakit pemerintah.
"Kalau di rumah sakit swasta, belum pas penerapannya," ujar Hasbullah ketika mengikuti diskusi soal pelayanan kesehatan di Tempo, Senin, 10 Juni 2013.
Hasbullah mengatakan, INA CBG yang ada sekarang lebih cocok untuk RS Pemerintah dikarenakan variabel yang menjadi acuannya hanyalah biaya pengobatan serta biaya operasional. Sementara, RS Swasta membutuhkan variabel gaji pegawai dan investasi.
Selain itu, data INA CBG yang ada sekarang juga tergolong usang alias belum menggunakan data terbaru. INA CBG yang ada sekarang masih menggunakan data di tahun 2009.
"Oleh karena itu, perlu segera diperbarui. Di satu sisi, RS Swasta juga salah dalam melihat fungsi dari INA CBG ini, pemerintah juga belum memperbarui datanya. Ya, sama-sama ada kesalahan-lah," ujar Hasbullah.
Terakhir, Hasbullah mengatakan, pemerintah perlu segera mengambil tindakan soal INA CBG yang tak cocok untuk RS Swasta. Salah satunya, dengan menemui RS Swasta yang protes dan ajak mereka dialog. Selain itu, cek bagaimana pelayanan mereka selama ini dan berapa biaya yang dibebankan kepada pasien. Artikel soal Kartu Jakarta Sehat selengkapnya klik di sini.
Ingin tahu perubahan apa saja dalam delapan bulan pemerintahan Jokowi-Ahok? Klik di sini.
Bir pletok merupakan salah satu minuman tradisional Betawi yang populer di Jakarta. Meskipun namanya bir, minuman ini tidak mengandung alkohol sama sekali.
