Batasi Mobil, Tarif Parkir Dinaikkan 4 Kali Lipat

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 10 Juli 2013 12:45 WIB

Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengusulkan kenaikan tarif parkir 4 kali lipat yang tertuang dalam Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 850/-1.811.4 tertanggal 4 Juli 2013 yang diserahkan ke DPRD. Kenaikan ini dilakukan untuk membatasi penggunaan mobil serta mengembalikan fungsi badan jalan. "Kita ingin ada pembatasan penggunaan mobil, itu aja," ucap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 10 Juli 2013.

Pria yang akrab disapa Jokowi ini menuturkan realisasi kenaikan tarif parkir bisa dilakukan setelah Pemprov DKI memenuhi target mendatangkan 1.000 bus Transjakarta pada November mendatang. "Nanti kalau Transjakarta sudah datang semua di November baru kita bicarakan itu," kata dia.

Ketika dipertegas kenaikan tarif parkir ini setelah bulan November, Jokowi hanya mengatakan, "kira-kira begitu."

Menaikkan tarif parkir, menurut Jokowi masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta. Untuk itu Pemprov mengupayakan menambah jumlah Transjakarta yang nanti diharapkan setiap 3 menit selalu tersedia sebagai solusinya.

Ke depan penyesuaian tarif parkir akan dibagi dengan sistem zonasi yakni Kawasan Pengendalian Parkir (KPP), Jalan golongan A, dan Golongan B. Tarif parkir yang diusulkan untuk zona KPP sebesar Rp 6.000-Rp 8.000 per jam untuk mobil. Adapun untuk bus, truk, dan sejenisnya sebesar Rp 9.000-Rp 12.000 per jam. Sedangkan untuk sepeda motor Rp 2.000-Rp 4.000 per jam, dan sepeda Rp 1.000 sekali parkir.

Sedangkan untuk parkir di zona Jalan Golongan A untuk mobil sebesar Rp 4.000-Rp 6.000 per jam, bus dan truk Rp 6.000-Rp 9.000 per jam, dan sepeda motor Rp 2.000-Rp 3.000 per jam. Selanjutnya untuk parkir di zona Jalan Golongan B, tarif untuk mobil sebesar RP 2.000-Rp 4.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000-Rp 6.000 per jam, sepeda motor Rp 2.000 per jam.

LINDA TRIANITA


Topik terpopuler:
Penemu Muda
| Bursa Capres 2014 | Tarif Progresif KRL | Bencana Aceh

Berita lainnya:
Modus Baru, Bobol ATM Tanpa Mengurangi Saldo
Bos Sanex Steel Disebut Pernah Setor Anas Rp 5 Miliar

Usut Korupsi, Jenderal Heru Malah Dihukum 6 Bulan
5 BUMN yang Diduga Saweran untuk Anas Urbaningrum

Berita terkait

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

10 Desember 2018

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.

Baca Selengkapnya

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

7 Desember 2018

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

5 Desember 2018

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.

Baca Selengkapnya

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

23 Oktober 2018

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini

Baca Selengkapnya

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

22 Oktober 2018

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Baca Selengkapnya

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

22 Oktober 2018

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.

Baca Selengkapnya

Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

1 Oktober 2018

Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan pada 8 Oktober hingga 23 Oktober nanti.

Baca Selengkapnya

Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

13 September 2018

Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

Balai Besar menjelaskan, wilayah yang berpotensi terendam banjir di Jakarta berada di daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi.

Baca Selengkapnya