TEMPO.CO, Jakarta--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menawarkan bantuan kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk persiapan promosi terbuka atau lelang jabatan Kepala Sekolah. DKI berencana melakukan lelang kepala sekolah setelah pada Mei lalu Camat-Lurah di penghujung 2013 ini.

"Kami melihat program lelang ini sejalan dengan skema persiapan calon kepala sekolah terbaik," kata Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Siswandari ketika dihubungi Tempo pada Sabtu, 20 Juli 2013. Lembaga ini merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kementerian yang bergerak dipersiapan kepala sekolah. (Lihat: Syarat Lelang Kepala Sekolah)

Siswandari mengatakan LP2KS memiliki rancangan bagaimana melakukan program persiapan dalam promosi terbuka. Pertama dia mengatakan seorang calon kepala sekolah yang ingin ikut harus menjalani tes administrasi.

Syarat tes administrasi ini diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah. Hanya, dia mengingatkan, agar tidak keluar dari rel, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru Sebagai Kepala Sekolah.

"Di luar tes itu, boleh ditambahi syarat sendiri," ujar Siswandari. Seperti yang ada di Kalimantan. "Kepala Sekolah harus bisa naik perahu karena antar sekolah dipisah sungai."

Tahap kedua adalah tes potensi akademik, di mana peserta akan diuji pengetahuan umumnya. Termasuk di dalamnya mereka di minta untuk mempresentasikan makalah mengenai kepemimpinan menjadi kepala sekolah.

Menurut Siswandari, tes akademik ini kerap menjadi momok. Dari sekitar 187 Kabupaten/Kota yang telah ditangani LP2KS tingkat kelulusan di tes tersebut minim, kisaran 40 persen sampai 50 persen.

Kemudian, ini yang menurut Siswandari berbeda dengan lelang camat-lurah. LP2KS menyiapkan diklat bagi peserta yang lulus di tes akademik. Diklat tersebut semacam in job training atau para calon kepala sekolah turun ke lapangan.

Materi diklat ini disusun dengan standar 300 jam pertemuan. Rinciannya, pada 70 jam pertama atau dalam 7 hari, peserta akan diajarkan materi dasar seperti manajerial dan kewirausahaan serta kepribadian sosial.

Kemudian, 200 jam berikutnya atau selama tiga bulan peserta akan ikut praktek lapangan. 150 jam di sekolah sendiri sisanya di sekolah lain. "Tujuannya agar tahu lingkungan dan bagaimana menjadi Kepala Sekolah," ujar Siswandari.

Terakhir, 30 jam sisanya, peserta diminta untuk mempresantisak hasil yang di dapat selama ini. Dari 300 jam tatap muka ini lah, Siswandari melanjutkan, akan terlihat mana kepala sekolah yang memang cakap dan mengerti kondisi lapangan.

Menurut dia, DKI sebagai Ibu Kota harus memiliki standar kompetensi Kepala Sekolah yang memang mumpuni. Sehingga dia berharap DKI mau bekerjasama dengan LP2KS dalam menjalankan program lelang ini.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengaku DKI sudah pernah melakukan pembicaraan dengan LP2KS. "Beberapa desain yang ditawarkan memang sejalan dengan arah lelang ini," kata Taufik. (Lelang Kepala Sekolah, Jokowi: Ada Kriteria Lain)

Hanya, Taufik belum bisa memastikan apakah akan mengambil kerja sama ini. Menurut dia, tim internal masih membicarakan kemungkinan kerja sama tersebut. Mengingat DKI juga telah menggandeng Kepolisian untuk lelang camat-lurah.

"Kami pun masih menyiapkan syarat yang akan digunakan dalam lelang tersebut," ujar Taufik. Menurut ia, program yang ditawarkan LP2KS memang matang dan bisa mengerek potensi bagi para calon kepala sekolah.

SYAILENDRA

Terhangat:
Bentrok FPI | Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK

Baca juga:
Lelang Camat Lurah Selesai, Lelang Lain Menyusul
Jokowi Langsung Beri PR buat Camat dan Lurah Baru
Tegang dan Plong Seusai Pelantikan Camat-Lurah
93 Posisi Camat dan Lurah Diisi Pejabat Baru