TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku kesulitan bersikap tegas kepada pengusaha bus Metromini karena sengkarutnya manajemen angkutan umum itu. Menurut Jokowi, ketegasan akan mudah dilakukan bila usaha Metromini berada di satu manajemen. "Kalau manajemennya ada satu, mudah bubarkan. Tetapi ini, kan, dimiliki perorangan," kata Jokowi, Kamis, 25 Juli 2013.
Kondisi itu membuat Jokowi tak mau bicara muluk soal pengaturan Metromini. Menurut dia, pembenahan bus kota ini baru bisa dilakukan setelah armada bus baru datang pada November atau Desember 2013. "Kalau bus sudah datang dan manajemen mereka di bawah PPD, barulah kami bisa bicara soal pengaturan sopir, bus, dan keamanan penumpang," kata dia.
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pun mengatakan pemerintah tak bisa bersikap terlalu keras kepada pemilik Metromini. Alasannya, pada saat ini armada angkutan umum di Jakarta masih sangat kurang. "Kami tidak bisa mencabut begitu saja izinnya karena armada yang butut seperti itu pun masyarakat masih perlu," kata Basuki. "Kalau tidak boleh beroperasi, masyarakat mau naik apa."
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan akan membubarkan Metromini bila pengusaha angkutan kota itu tidak sanggup mengelola kendaraan dan tak mengedepankan keselamatan penumpang. Selama ini, operator Metromini tidak menjalankan tiga hal: manajemen yang baik, tidak memiliki sarana dan prasarana yang baik.
"Sarananya jelek, tidak memiliki pool, pakai sopir tembak, tidak pakai seragam, tidak berbentuk badan usaha yang benar," kata Pristono. "Kalau tidak sanggup dan abal-abal, dibubarkan saja."
Sebelum pembubaran, Pristono bakal melakukan penertiban. Para pelanggarnya akan ditilang dan kendaraannya langsung dikandangkan. "Kami tangkepin sopir metromini yang surat-suratnya tidak lengkap, saat ini masih berlangsung," kata Pristono.
