TEMPO.CO, Bogor - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor mengumumkan kekayaan empat pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Bogor periode 2013-2018. Rachmat Yasin merupakan calon terkaya dengan total kekayaan sebesar Rp 7,8 miliar. Harta calon bupati inkumben ini naik sebesar Rp 2,3 miliar dari laporan sebelumnya.
"Saat mencalonkan bupati periode yang pertama, laporan kekayaan saya sebesar Rp 5,5 miliar. Kalau sekarang naik menjadi Rp 7,8 miliar, itu wajar," kata Rachmat di Kantor KPU Kabupaten Bogor, Senin petang, 29 Juli 2013.
Rachmat yang diusung 10 partai politik itu mengatakan, sebagai bupati ia mendapat gaji pokok sebesar Rp 6,3 juta. Perolehan sah lainnya berasal dari tunjangan dan insentif pajak yang mencapai Rp 100 juta perbulan. "Nah uang itulah yang saya kelola dan menjadikan kekayaan saya bertambah di pencalonan kedua ini," ujar dia.
Adapun calon bupati inkumben lainnya, Karyawan Faturachman, melaporkan harta kekayaan sebesar Rp 3 miliar atau yang paling kecil dibanding tiga kandidat lainnya. Namun, kekayaan Wakil Bupati Bogor pendamping Rachmat Yasin ini naik sebesar Rp 1,5 miliar dari laporan tahun 2008. "Penghasilan saya memang naik selama menjadi wakil bupati. Tapi pengeluaran juga bertambah besar," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Dua calon Bupati Bogor dari jalur perseorangan, yakni Gunawan Hasan dan Alex Sandi Ridwan masing-masing memiliki harta kekayaan sebesar Rp 5 miliar. Adapun Calon Wakil Bupati Bogor terkaya adalah Muhamad Akri Falaq alias Akri Patrio mencapai Rp 5,5 miliar. Sedangkan Calon Wakil Bupati Bogor dengan harta paling sedikit adalah Husen Habib Hengky Tarnando, yakni senilai Rp 773 juta.
Ketua KPU Kabupaten Bogor mengatakan, dengan selesainya pengumuman harta kekayaan calon bupati dan wakil bupati, maka tahapan pelaksanaan pemilihan bupati sudah hampir selesai. "Selanjutnya memasuki tahap persiapan kampanye pada 22 Agustus 2013."
Dalam Pemilihan Bupati Bogor 2013, KPU menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.196.200 atau turun sekitar 110 ribu orang dibandingDPT Pemilihan Gubernur yang mencapai 3.3 juta. "Jumlah TPS sebanyak 7.716 tersebar di 40 kecamatan."
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
