TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan mengomentari panasnya komunikasi antara Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Lulung Lunggana. Keduanya saling berkomentar soal penertiban pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang.
Belakangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang menaungi Lulung di DPRD DKI juga angkat bicara. Mereka meminta agar Menteri Dalam Negeri memberikan teguran keras kepada Ahok karena pernyataannya yang dianggap tidak etis terhadap Lulung.
Jokowi enggan memperkeruh suasana dengan ikut berkomentar. "Itu jangan dipanas-panasin, biar semua dingin supaya rampung," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, 31 Juli 2013.
Menurut dia, permasalahan pedagang kaki lima di Tanah Abang merupakan masalah ketegasan. Penertibannya juga mengandalkan kerja sama yang baik antara dinas-dinas terkait. Misalnya, PD Pasar Jaya bertugas mendengarkan dan memenuhi aspirasi pedagang soal fasilitas di pasar, Satpol PP menertibkan pedagang dari badan jalan, dan Dinas Perhubungan mengatur arus lalu lintas di sekitar pasar.
"Harus bekerja sama supaya pasar itu tetap ramai," kata Jokowi. Selain itu, penertiban harus berjalan terus-menerus. "Kalau perlu dijaga sampai enam bulan atau setahun, jangan ada pedagang yang keluar," kata dia. Jika ada satu saja pedagang yang lolos, pedagang lainnya akan mengikuti. "Nanti harus mulai dari nol lagi."
ANGGRITA DESYANI
Topik Terhangat:
Ahok vs Lulung| Anggita Sari| Bisnis Yusuf Mansur| Kursi Panas Kapolri
Terpopuler:
Joe Taslim Pindah Agama Demi Cinta
Berseteru dengan Ahok, Haji Lulung Pergi Umrah
Bang Ucu: PKL Bongkar Sendiri atau Saya Bakar
Briptu Rani Resmi Dipecat Polda Jawa Timur
SBY ke Lumajang, Dukun Semeru Dikerahkan
Berita terkait
Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai
1 jam lalu
Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport
1 jam lalu
Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia
Baca SelengkapnyaKata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo
3 jam lalu
Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaIstana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini
4 jam lalu
Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua
5 jam lalu
Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.
Baca SelengkapnyaPemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara
5 jam lalu
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara
Baca SelengkapnyaBusyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis
5 jam lalu
Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah
Baca SelengkapnyaSederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024
6 jam lalu
Presiden Jokowi menyiratkan langkah Kapolda Jateng Ahmad Luthfi untuk menjadi bakal calon Gubernur Jateng tidak ada kaitan dengannya.
Baca SelengkapnyaSederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang
7 jam lalu
Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar. Berikut sederet fakta
Baca SelengkapnyaJokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya
8 jam lalu
Presiden Jokowi akhirnya memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia yang tadinya berakhir pada 31 Mei 2024
Baca Selengkapnya