Petugas SatPol PP merazia pedagang kaki lima yang masih membandel berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, (12/8). Pemerintah DKI melarang pedagang kaki lima berjualan setelah Lebaran. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai penertiban Pasar Tanah Abang oleh Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bukan hal istimewa. “Itu memang tugas mereka, tidak perlu mendewa-dewakan Jokowi,” ujar Agus ketika dihubungi Tempo, Selasa, 13 Agustus 2013.
Pada dasarnya, fungsi jalan memang harus dikembalikan untuk pejalan kaki dan pengendara, bukan untuk berjualan. Adapun pedagang kaki lima ditata ulang agar lokasinya bersih, tidak becek, dan teratur. “Seharusnya bentuk pemberdayaan masyarakat kota memang seperti ini.”
Menurut Agus, penertiban jadi tampak luar biasa karena pemerintahan gubernur sebelumnya tidak setegas sekarang. “Kita rindu action. Pemimpin selama ini berwacana terus.” Agus pun mengakui, penertiban Tanah Abang bisa dibilang salah satu capaian besar Jokowi-Ahok sepanjang pemerintahan mereka.
Namun, dia mengingatkan, penertiban ini tidak bisa serta-merta jadi tolok ukur kemampuan Jokowi dalam mengurus negara. Hal ini mengingat adanya wacana mengusung mantan Wali Kota Solo itu jadi calon presiden. “Urus negara belum tentu. Masih banyak persoalan Jakarta yang harus diselesaikan Jokowi.”
