Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Setara Institute, Hendardi meminta Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama untuk bersikap tegas menanggapi penolakan warga Lenteng Agung terhadap Susan Jasmine Zulkifli. Warga menolak Lurah Susan karena beragama nasrani.
"Penolakan sebagian warga Lenteng Agung merupakan bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama," kata Hendardi, Jumat 23 Agustus 2013.
Menurut Hendardi, Jokowi-Ahok harus menegaskan posisinya, bahwa tata kelola pemerintahan dijalankan berdasarkan Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Susan Jasmine Zulkifli mempunyai hak yang setara untuk menduduki jabatan tertentu. "Jika aspirasi intoleransi warga dipenuhi Jokowi, maka dipastikan virus intoleransi serupa akan menyebar ke berbagai wilayah," Hendardi menegaskan.
Hendardi mengkhawatirkan kasus ini akan seperti kasus Tambora 10 tahun yang lalu, yaitu kasus penolakan pembangunan gereja di Tambora. Menurutnya, Jokowi-Awok sempat turun menangani kasus Tambora namun sampai saat ini, kasus tersebut belum mendapat kejelasan. "Jokowi-Ahok sempat menanganinya di bulan Februari lalu," kata Hendardi.
Hendardi berpendapat, kasus diskriminasi berlapis ini merupakan ujian kedua Jokowi-Ahok mengatasi persoalan intoleransi agama di Jakarta. Ujian pertamanya adalah kasus intoleransi di Tambora. (Baca: Soal Lurah Susan, Ini Kata Gus Sholah)
