TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai tuntutan buruh untuk menaikan upah Rp 3,7 juta-Rp 4 juta tidak rasional. Alasannya, saat ini kondisi situasi ekonomi secara keseluruhan sedang tidak baik.
"Lihat saja nilai rupiah sedang melemah, masak berbicara soal kenaikan upah," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa, 3 September 2013. Jokowi mengatakan pemerintah Jakarta akan terus melakukan survei terkait komponen hidup layak (KHL) untuk menentukan upah 2014.
Menurut dia, kenaikan pada 2013 ini sudah cukup tinggi, yakni Rp 2,2 juta, naik 40 persen dari tahun 2011. Menurut Jokowi, kalkulasi menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak kontra produktif.
Senada dengan Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai bahwa kondisi industri saat ini sedang lesu sehingga tuntutan buruh untuk menaikkan upah malah akan membuat pengusaha keluar dari Jakarta.
"Memang tuntutan buruh menaikan upah menjadi Rp 3,7 juta rasional mengingat biaya hidup di Jakarta tinggi," kata Basuki di hadapan buruh yang menemuinya. Hanya perlu dipertimbangkan juga, Basuki melanjutkan, kondisi perekonomian secara umum, terutama keadaan penawaran dan permintaan barang di pasar.
Karena itu, tidak serta-merta keinginan menaikkan upah bisa dikabulkan. Selain itu, menaikkan upah, Basuki menekankan, bukan dengan hitung-hitungan yang berasal dari awang-awang atau perkiraan. Contoh, kenaikan harga bahan bakar minyak, belum tentu berimbas pada naiknya upah, meski pun biaya transportasi naik.
Basuki menjelaskan, untuk menaikkan upah perlu dilakukan survei KHL setiap bulannya. " Penjajakan ini dilakukan untuk melihat bagaimana tren kenaikan komponen barang tiap bulannya," kata dia. Saat ini ada 60 item yang masuk KHL, seperti tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi.
Menurut Basuki, DKI memang lebih cocok menjadi kota jasa dan perdagangan sehingga upah sebesar Rp 3,7 juta menjadi wajar. Namun, dia menegaskan bahwa kenaikan upah harus bersifat adil bagi pengusaha maupun buruh.
Lainnya, dia melihat jika kemudian upah sebesar itu disepakati maka akan menjadi efek domino bagi daerah sekitar. Karena, saat banyak perusahaan hengkang setelah itu, pertanyaan yang muncul, menurut Basuki, bagaimana kesiapan daerah sekitar. Basuki melihat bahwa infrastruktur daerah sekitar harus siap.
Untuk itu, Basuki mengatakan DKI mengambil jalan tengah dengan meringankan beban beberapa item di dalam KHL. Misalkan tempat tinggal, Basuki melanjutkan, warga bisa memilih rumah susun sewa yang bahkan lebih murah dari harga rata-rata di Jakarta, yakni Rp 500 ribu per bulan.
"Dari kesehatan kami juga bantu dengan Kartu Jakarta Sehat, di pendidikan ada Kartu Jakarta Pintar," katanya. Selain itu, di transportasi, Basuki menjanjikan program 1.000 bus dan hibah Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) akan menjadi solusi angkutan murah. "Komponen ini yang sering dijadikan beban buruh."
Saat ini, DKI telah melakukan survei KHL sebanyak enam kali, kurang dua kali lagi. Dalam survei terakhir pada Juli lalu, Agustus tidak ada karena bulan Ramadan, nilai KHL DKI sekitar Rp 1,9 juta. Tidak jauh berbeda saat UMP 2012 ditetapkan.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut pemerintah DKI Jakarta menaikkan upah minimum menjadi Rp 3,79 juta. Saat ini upah minimum di DKI Jakarta besarannya Rp 2,2 juta.
"Karena kami menilai komponen kebutuhan hidup layak terus naik," kata Sekretaris Jenderal KSPI Muhamad Rusdi. Rusdi menjelaskan saat ini KHL yang tercantum hanya 60 item.
Sedangkan Rusdi mengklaim seharusnya KHL sekarang sudah mencapai 84 item. Bahkan, dia mengatakan ada beberapa KHL yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti nilai transportasi dan tempat tinggal.
"Sewa kamar saja per bulan paling murah Rp 500 ribu," kata Rusdi kepada Basuki di ruang rapat Wakil Gubernur. Dalam pertemuan tersebut hadir belasan perwakilan dari ratusan buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota.
Selain itu, pemerintah hanya menggantungkan kenaikan upah dari inflasi. Padahal, Rusdi melanjutkan, hitungan nilai di pasaran justru lebih besar dari laju inflasi.
SYAILENDRA
Topik terhangat: Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita | Lurah Lenteng Agung | Rupiah Loyo
Terpopuler
Sengman Pernah Hadir ke Wisuda Anak SBY?
Ahok Datangi Paripurna, Fraksi PPP Walk Out
Pedagang Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi
Luthfi Tutupi Sosok Bunda Putri ke Pengacaranya
