Jokowi Akan Terapkan Jam Wajib Belajar  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Minggu, 15 September 2013 13:20 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berdialog dengan sejumlah peserta didik pasca ujian nasional tahun 2013 di Gor Bulungan, Jakarta, (18/4). Dalam dialog tersebut Joko Widodo mengajak para pelajar untuk meninggalkan budaya coret-coret pasca ujian nasional. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menerapkan jam khusus belajar untuk para pelajar. Tujuannya untuk meminimalisasi perbuatan negatif yang berpotensi dilakukan siswa, seperti membolos dan berujung tawuran.

"Tapi ini bukan jam malam ya, beda," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo seusai menghadiri acara Majelis Tafsir Agama di Istora Senayan bersama Wakil Presiden Boediono, Ahad, 15 September 2013. Titik tekan program ini, Jokowi melanjutkan, bagaimana siswa disiplin.

Misal, dia memberi contoh, saat jam sekolah, seorang siswa dilarang keras kelunyuran di luar tanpa alasan jelas. “Memang terkesan biasa seperti yang sudah berlaku saat ini,” kata dia. Hanya, Jokowi menegaskan, jam wajib belajar ini akan memantau pergerakan siswa di luar.

Aturan yang ada saat ini masih dinilai longgar. Siswa masih bisa berkeliaran di luar saat jam sekolah. Mereka baru ditangkap jika berbuat onar atau ada razia.

Namun, Jokowi tidak mau terburu-buru mengesahkan program jam wajib belajar tersebut.
Dia menuturkan, pihaknya musti meminta pendapat terlebih dahulu dari semua pihak. "Perlu bicara dengan Dinas Pendidikan, juga komite sekolah dan orang tua murid," ujarnya.

Menurut lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini, pelajar harus dilatih untuk berjuang. Dia meminta agar orang tua tidak terlalu memanjakan anaknya.

SYAILENDRA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

22 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

58 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

IDEAS: Penggunaan Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis Bakal Merusak Agenda Wajib Belajar 12 Tahun

4 Maret 2024

IDEAS: Penggunaan Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis Bakal Merusak Agenda Wajib Belajar 12 Tahun

Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) menilai pengalihan dana BOS untuk makan siang gratis bisa merusak program wajib belajar 12 tahun

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

BAF Salurkan Donasi untuk Pendidikan Ratusan Anak di Maluku

17 November 2023

BAF Salurkan Donasi untuk Pendidikan Ratusan Anak di Maluku

BAF berkolaborasi dengan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang membantu pemerintah mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Sejak Kapan Jenjang Sekolah SMP dan SMA Ada Kelas VII dan XII?

23 Desember 2022

Sejak Kapan Jenjang Sekolah SMP dan SMA Ada Kelas VII dan XII?

Sekolah di Indonesia memiliki beberapa jenjang pendidikan, apa sajakah itu? Dan sejak kapan ada kelas VII dan XII?

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya