TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menerapkan jam khusus belajar untuk para pelajar. Tujuannya untuk meminimalisasi perbuatan negatif yang berpotensi dilakukan siswa, seperti membolos dan berujung tawuran.
"Tapi ini bukan jam malam ya, beda," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo seusai menghadiri acara Majelis Tafsir Agama di Istora Senayan bersama Wakil Presiden Boediono, Ahad, 15 September 2013. Titik tekan program ini, Jokowi melanjutkan, bagaimana siswa disiplin.
Misal, dia memberi contoh, saat jam sekolah, seorang siswa dilarang keras kelunyuran di luar tanpa alasan jelas. “Memang terkesan biasa seperti yang sudah berlaku saat ini,” kata dia. Hanya, Jokowi menegaskan, jam wajib belajar ini akan memantau pergerakan siswa di luar.
Aturan yang ada saat ini masih dinilai longgar. Siswa masih bisa berkeliaran di luar saat jam sekolah. Mereka baru ditangkap jika berbuat onar atau ada razia.
Namun, Jokowi tidak mau terburu-buru mengesahkan program jam wajib belajar tersebut.
Dia menuturkan, pihaknya musti meminta pendapat terlebih dahulu dari semua pihak. "Perlu bicara dengan Dinas Pendidikan, juga komite sekolah dan orang tua murid," ujarnya.
Menurut lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini, pelajar harus dilatih untuk berjuang. Dia meminta agar orang tua tidak terlalu memanjakan anaknya.
SYAILENDRA
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
22 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
58 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaIDEAS: Penggunaan Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis Bakal Merusak Agenda Wajib Belajar 12 Tahun
4 Maret 2024
Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) menilai pengalihan dana BOS untuk makan siang gratis bisa merusak program wajib belajar 12 tahun
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaBAF Salurkan Donasi untuk Pendidikan Ratusan Anak di Maluku
17 November 2023
BAF berkolaborasi dengan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang membantu pemerintah mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun.
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca SelengkapnyaSejak Kapan Jenjang Sekolah SMP dan SMA Ada Kelas VII dan XII?
23 Desember 2022
Sekolah di Indonesia memiliki beberapa jenjang pendidikan, apa sajakah itu? Dan sejak kapan ada kelas VII dan XII?
Baca SelengkapnyaPSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun
3 Agustus 2022
PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
25 Juni 2022
Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar
19 Juni 2022
DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.
Baca Selengkapnya