Warga memadati pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian saat bazar pakaian murah di Tangerang, Banten, (28/7). Menjelang lebaran warga mulai memburu pakaian untuk sambut hari raya Idul Fitri. TEMPO/Marifka Wahyu hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta menilai ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo jika akan menjalankan moratorium pembangunan mal. Senin, 16 September 2013, Jokowi--begitu dia disapa--memang melontarkan moratorium izin baru mal dan berjanji fokus mengembangkan pedagang kaki lima.
"Pertama, Jokowi harus paham bahwa mal dan pasar rakyat punya segmen sendiri," kata anggota Komisi B yang membidangi penanaman modal, Taufik Azhar, ketika dihubungi pada Selasa, 17 September 2013, sehingga menurut Taufik, jika Jokowi ingin merealisasikan ide pasar rakyat untuk menggantikan mal, harus mengakomodasi kelas menengah atas juga.
Politikus Partai Golkar ini melanjutkan, kenyamanan dan kualitas barang yang ditawarkan oleh pasar rakyat tersebut harus bisa memenuhi ekspektasi publik. Mal, Taufik menambahkan, selalu identik dengan barang mewah atau asli. Sedangkan pasar selalu dideskriditkan sebagai tempat barang kualitas nomor sekian.
Kondisi psikologi konsumen semacam inilah yang, menurut Taufik, mesti dijawab oleh Jokowi. "Contoh lain, selama ini pasar selalu identik dengan becek dan kumuh, beda dengan mal," ujarnya.
Anggota Komisi B dari Partai Demokrat, Santoso, juga melihat Jokowi mesti menghadapi tantangan bahwa kelas menengah di Jakarta tumbuh cepat. "Mereka butuh tempat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya," katanya.
Menurut Santoso, kelas menengah ini menyasar mal sebagai tempat hiburan. Apa lagi, Sanstoso melanjutkan, di tengah krisis ekonomi sekarang kelas menengah banyak menopang ekonomi.
