Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta--Sikap Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama melunak terhadap kebijakan pemerintah memberikan insentif mobil murah ramah lingkungan setelah bertemu Wakil Presiden Boediono. Keduanya bertemu pada acara pembukaan Indonesia International Motor Show di Kemayoran, Jakarta PUsat, pada Kamis, 19 September 2013.
Dalam kesempatan itu, Boediono memang sengaja menjawab secara lisan surat yang dilayangkan Gubernur Joko Widodo tentang kebijakan mobil murah dari pemerintah pusat. Musababnya, Pemerintah DKI Jakarta merasa keberatan karena mobil murah bertentangan dengan usaha mereka mengatasi macet di Ibu Kota.
"Tadi Pak Boediono memang langsung menyampaikan beliau sudah membaca surat Pak Gubernur," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 19 September 2013.
Menurut dia, pemerintah pusat berjanji akan membantu mengatasi kemacetan dengan cara membangun elevated loop line kereta di Jakarta, begitu juga dengan proyek MRT. "Pemerintah pusat kan menanggung hutang lebih banyak dibandingkan dulu."
Pemerintah pusat melalui Bappenas juga sudah memberi rekomendasi soal pengadaan alat untuk Elektronic Road Pricing. Menurut dia, Wapres Budiono juga mengatakan bahwa pertambahan mobil akibat adanya mobil murah itu diperkirakan tak akan lebih dari 3 persen kendaraan yang ada saat ini.
"Masih bisa diatasi dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan," ujar Basuki. Mengutip pernyataan Budiono, dia juga mengatakan sebagian besar komponen mobil murah itu merupakan produksi Indonesia. "Jadi meskipun kita membeli, kita juga menambah ekspor bahan," katanya.
Untuk meminimalisir efek adanya mobil murah ini, pemerintah bakal mempercepat program ERP dan ganjil genap. "Tetapi masih harus menunggu datangnya bus baru," kata dia.
Sementara itu, pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Darmaningtyas mengatakan bakal mengajukan gugatan tentang kebijakan mobil murah tersebut. "Ini bukan cacat hukum, tetapi cacat berpikir, malah lebih gawat lagi," katanya.
Dia juga menilai langkah Jokowi mengirim surat kepada Wakil Presiden sudah tepat. Dia menilai, program ERP harus cepat dijalankan sebelum mobil murah itu datang pada Februari. Soalnya dia memperkirakan 50 persen dari 40.000 mobil murah yang akan datang pada awal tahun depan akan beredar di Jabodetabek.
