Wakil Presiden Boediono, Menpora Roy Suryo dan Wagub Ahok menghadiri pembukaan pameran otomotif terbesar di Indonesia yaitu Indonesia International Motor Show di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, (19/9). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah pusat memberlakukan pemakaian kartu e-money yang terhubung langsung dengan bank untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan tahun depan. Kebijakan itu dimaksudkan agar bisa membatasi pembelian serta penyelewengan BBM.
Wakil Gubernur Jakarta Ahok pernah mengusulkan cara yang dinilai lebih efektif. Caramya, mencabut seluruh subsidi BBM di Jakarta. Karena jika tidak, makin banyak kendaraan pribadi yang menggunakan BBM subsidi, terutama mobil murah atau low cost green car (LCGC).
"Sesuai janji Menteri Perindustrian kepada Menteri Keuangan, mobil murah semestinya tidak memakai BBM subsidi. Berarti kalau STNK-nya mobil murah harus ditolak isi premium," ujar Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin, 30 September.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat membuat perjanjian dengan Menteri Keuangan Chatib Basri agar mobil murah tidak menggunakan BBM subsidi. Dengan itu, Kementerian Keuangan dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak penjualan produsen. Dari perjanjian itu, Basuki alias Ahok ingin menegaskan bahwa pemilik mobil murah dijamin tidak terdaftar untuk menggunakan e-money untuk membeli BBM.
"Kalau sampai mobil murah pakai bensin subsidi, berarti Menteri Perindustrian bohongin Menteri Keuangan dong. Kan saya dengar di televisi, Pak Menkeu bilang bisa menyetujui mobil murah karena janji Menperin," ujarnya.
