TEMPO.CO, Jakarta--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo punya cara sendiri untuk mencegah terjadinya korupsi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Caranya, kata dia, dengan membangun sistem di pemerintahan.
Jokowi memberi contoh soal lelang jabatan camat dan lurah, Kartu Jakarta Sehat, serta Kartu Jakarta Pintar. Menurut dia. Sistem yang terbuka membuat masyarakat bisa menilai jalannya suatu program.
"Coba kalau tidak dibuka, bisa tidak masyarakat mengawasi siapa yang kebagian berobat gratis?" kata Jokowi setelah meninjau Waduk Ria Rio, Kamis, 3 Oktober 2013. "Kalau sakit baru datang ke Pak RT apa tidak susah namanya?" kata dia.
Oleh sebab itu, hal paling penting adalah membangun sistem. Dengan begitu potensi terjadinya korupsi bisa diminimalisir. Selain itu, sistem yang sudah dibangun juga harus dikontrol, diawasi oleh atasan dan diperbaiki. Itu pula yang menjadi alasan Jokowi gemar blusukan dan inspeksi dadakan.
Jokowi menanggapi terbongkarnya berbagai kasus korupsi di sejumlah lembaga negara. Tak tanggung-tanggung, pejabat terasnya yang tertangkap basah melakukan korupsi. Salah satu yang paling anyar adalah tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di rumahnya pada Rabu malam.
ANGGRITA DESYANI
Terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Amerika Shutdown | Pembunuhan Holly Angela
Baca juga:
Sebelum Meninggal, Holly Kirim BBM ke Anaknya
Ini Penjelasan Ahok Atas Curhat Waga Waduk Pluit
Menerawang Karier Jokowi dari Batik
Ini Lima Kejanggalan Kasus Vanny Versi Pengacara
Berita terkait
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
3 jam lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
5 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
16 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
16 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
18 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
21 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
22 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
1 hari lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
1 hari lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca Selengkapnya