TEMPO.CO, Jakarta - Selama satu tahun memimpin Jakarta, Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dinilai belum bisa memaksimalkan penggunaan anggaran mereka. Bahkan Jokowi mengaku ngeri dengan penyerapan APBD 2013. Soalnya menurutnya hingga Oktober 2013, baru sekitar 41 persen anggaran yang terserap.

Sementara berdasarkan data APBD 2013 di laman situs Jakarta.co.id, ada tiga SKPD yang penyerapannya belanja programnya masih sangat rendah, di bawah 10 persen. Ketiga dinas itu adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar 6,4 persen, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah sebesar 9,16 persen, serta Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan sebesar 9,75 persen. Sisanya juga tak terlalu memuaskan, penyerapan anggaran rata-rata ada di kisaran 20-40 persen.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan hal itu turut dipengaruhi oleh belum klik-nya hubungan pasangan itu dengan birokrat di Ibu Kota. "Baik Jokowi maupun Ahok berasal dari luar Jakarta, belum punya orang kepercayaan di pemerintahan," kata Nirwono kepada Tempo Selasa, 15 Oktober 2013.

Dia melihat, itu pula penyebab Jokowi masih membiarkan sejumlah posisi strategis di pemerintahan kosong. Contohnya kursi Sekretaris Darah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, serta Kepala Penanggulangan Bencana Daerah.

Wakil GUbernur Basuki Tjahaja Purnama juga mengakui mereka kesulitan mencari orang untuk mengisi jabatan teras di dinas-dinas. Menurut dia, banyak pegawai muda berkualitas, namun tak bisa dipromosikan karena terhalang syarat jabatan dan golongan.

Sayangnya, kata Nirwono, keadaan seperti ini membuat para birokrat lama di Pemerintah provinsi DKI Jakarta merasa tidak dipercaya dan akhirnya berpengaruh kepada sentimen. "Kalau merasa tidak dipercaya, bawahan juga jadi bekerja setangah hati," ujar Nirwono.

Oleh sebab itu, agar pemerintahan dan program pembangunan berjalan lebih lancar, Jokowi dan Ahok dinilai perlu segera memilih pejabat yang berasal dari dalam. "Supaya mereka merasa dipercaya. Istilahnya harus memilih yang terbaik di antara yang buruk," kata dia. Soalnya, meski banyak pegawai muda berkualitas baik, tetap saja golongan dan jabatan seseorang ikut menentukan kesempatan promosi.

Dia juga menyarankan agar Jokowi dan Ahok membuat sistem penghargaan bagi bawahannya yang berkinerja moncer. "Jangan hanya memberi punishment kalau kerjanya tidak benar," kata Nirwono.

Selain itu, Nirwono berpendapat Wakil GUbernur Basuki perlu mengubah pendekatannya kepada anak buah. "kalau keras terus, takutnya ada resistensi luar biasa jika suatu saat ditinggal oleh Jokowi," kata dia.

ANGGRITA DESYANI

Berita Lain:
Roy Suryo Larang Timnas U-19 Temui Politikus
Mau Blusukan, Sultan HB X Minta Mobil Baru
Sahrul Timnas U-19 Jadi 'Magnet' di Ngawi
Lidah Miley Cyrus Diduga Terkena Kanker
Akhirnya, Moratti-Thohir Capai Kesepakatan