TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi tadi mendatangi rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri di Jalan Teuku Umar Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi menjelaskan maksud kedatangannya untuk membahas upaya komunikasi yang baik antara buruh dan pengusaha dalam menentukan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Kita ingin antara pengusaha dan buruh ada hubungan harmonis, dan bukan hubungan konflik, ini harus saling mengisi," kata Jokowi di depan rumah Megawati, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2013. Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut anggota Komisi Tenaga Kerja DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, dan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurut Jokowi, selama ini dialog antara buruh dan pengusaha tidak pernah berjalan baik. Jadi, berapa pun besarnya penetapan KHL yang diputuskan menjadi upah minimum perkotaan (UMP), buruh tetap tidak akan pernah puas. "Sehingga jalan keluarnya harus dicarikan bersama-sama, jangan sampai ketinggian," kata dia.

Jokowi menyebutkan, saat pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri, terdapat satu pabrik di Tangerang yang hampir bangkrut lantaran tingginya tuntutan UMP. Maka ia tidak ingin hal tersebut kembali terjadi. "Kalau nanti perusahaannya bangkrut, bagaimana? Buruhnya juga PHK. Jangan sampai kejadian yang lalu-lalu terulang kembali," ucapnya.

Mantan Wali Kota Solo ini menyadari tidak memiliki kewenangan dalam menentukan besaran KHL ataupun UMP. UMP ditentukan oleh dewan pengupahan setelah berdialog dengan buruh, yang lalu diserahkan kepada dirinya untuk ditandatangani. "Saya hanya tanda tangan, besok saya baru dapat KHL-nya, dari hasil survei," kata Jokowi.

LINDA TRIANITA

Berita Terkait:
Megawati: Buruh Juga Harus Ngerti Perusahaannya