Suasana tes seleksi lelang jabatan untuk lurah dan camat tahap kedua di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/5). Ujian kompetensi tahap satu sudah diadakan pada 27-28 April yang lalu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Lurah Ceger, Jakarta Timur, Fanda Fadly Lubis sudah diciduk Kejaksaan Negeri Jakarta Timur karena terlibat kasus korupsi pada 2012 lalu. Kini giliran mantan Lurah Pulogadung, Tema Yuliman, yang dikabarkan terjerat kasus korupsi.
Kabar itu dibenarkan oleh Lurah Pulogadung saat ini, Imbang Santoso. "Benar, dia sedang berurusan dengan hukum," kata Imbang ketika dihubungi wartawan, Jumat, 25 Oktober 2013.
Imbang mengatakan, kasus yang menjerat Tema kemungkinan berhubungan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan lurah tahun 2012. "Tetapi nilainya berapa saya tidak tahu," katanya.
Imbang merupakan lurah hasil lelang jabatan yang menggantikan posisi Tema sebagai Lurah Pulogadung mulai pertengahan tahun 2013. Menurut dia, sebelum kabar kasus itu beredar, penyidik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sudah beberapa kali mendatangi Kantor Kelurahan Pulogadung. "Orang kejaksaan sering datang memeriksa Sekretaris dan Bendahara Kelurahan, sejak bulan Mei," ujar Imbang.
Dugaan korupsi ini menambah panjang daftar birokrat Ibu Kota yang terjerat kasus rasuah. Pekan ini saja, sudah ada tiga nama yang mengemuka. Mereka adalah Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informasi Jakarta Pusat Ridha Bahar dan Kasudin Kominfomas Jakarta Selatan Yusril Iswantara yang tersangkut kasus pengadaan CCTV. Ada pula Kasudin Tata Ruang Jakarta Selatan Raden Suprapto yang meminta kutipan untuk mengurus izin bangunan.
Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta I Made Karmayoga mengaku belum mendapat laporan ihwal kasus yang melilit mantan Lurah Pulogadung itu. Namun dia pernah mengatakan, pemerintah akan langsung memberhentikan pejabat yang tersangkut korupsi setelah menerima surat penangkapan atau surat penetapan tersangka.
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengaku menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kejaksaan. "Yang penting kami antisipasi supaya di masa depan tidak terjadi lagi," katanya. Caranya, dengan membuat musyawarah perencanaan pembangunan berbasis elektronik, begitu juga dengan penyusunan anggarannya. "Jadi masyarakat bisa melihat semua prosesnya," kata dia.
