TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan tujuannya blusukan bukan hanya untuk memahami permasalahan rakyat di lapangan. Menurut dia, blusukan juga bisa mengasah rasa kemanusian pejabat. "Anda bisa menangis kalau blusukan di Jakarta," kata Jokowi ketika berbicara dalam Seminar Dialog Tokoh "Hutan untuk Kemakmuran rakyat" di Balairung Gedung Pusat UGM pada Sabtu, 26 Oktober 2013.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi setelah seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan mengenai alasannya gemar blusukan. Mahasiswa dari Fakultas Kehutanan UGM itu juga menanyakan manfaat metode blusukan tersebut.
Jokowi menjawab pertanyaan itu dengan mempersilakan akademisi UGM meniru aksi blusukannya di Jakarta. Dia mengatakan akademisi UGM bisa melakukan blusukan terlebih dahulu ke lantai atas gedung-gedung megah di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta.
Setelah menyambangi gedung dengan fasilitas mewah di Jakarta, Jokowi menyarankan akademisi UGM langsung menyambangi salah satu kawasan terkumuh di Jakarta, seperti di Penjaringan. "Apabila anda tidak menangis, anda bukan manusia," ujar Jokowi.
Mantan Walikota Solo itu menunjukkan kepada peserta seminar salah satu foto kawasan kumuh di Penjaringan, Jakarta. Foto itu menggambarkan rumah-rumah berdinding triplek dan beratap seng yang berdiri di atas perairan yang penuh sampah. "Di Jakarta ada 360 tempat seperti ini," kata Jokowi.
Dia mengatakan pejabat setingkat gubernur di Jakarta pasti akan kesulitan mengetahui secara pasti kondisi seperti ini apabila hanya duduk di kantor. Menurut Jokowi di birokrasi pemerintahan, mayoritas pegawai sering memberikan informasi tidak akurat. "ABS (Asal Bapak Senang) saja mereka," ujar Jokowi.
Jokowi mengaku melihat banyak rumah-rumah kumuh di Jakarta dihuni oleh lima hingga delapan orang. Di ruang-ruang sempit itu, penghuninya biasa tidur secara bergantian. "Ketika mereka menolak dipindah ke rusun, saya ajak makan-makan dan bareng melihat isi rusun yang ada televisi dan kulkas kecil. Sekali melihat, wajar, mereka langsung setuju pindah," ujar dia.
Jokowi menyimpulkan permasalahan mendasar di Indonesia bukan pada tidak adanya instrumen kebijakan. Dia mengatakan masalah utama selama ini ialah tidak adanya sistem yang membuat kebijakan mudah dioperasionalkan di lapangan. "Anggaran ada, tapi rakyat tak mampu mengakses karena sistem yang mengoperasionalkan kebijakan tidak terbangun. Fakta ini tidak bisa diketahui jika tidak turun ke bawah," kata Jokowi.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Berita terpopuler:
Prabowo: Hakim Bisa Disogok, Apalagi Wartawan
Evan Dimas Masuk Rumah Sakit
Daftar Tangan Kanan Adik Atut di Banten
Jokowi Melejit, Prabowo Kritik Lembaga Survei
Soal SMS, Anas: Saya Yakin dari SBY
Lurah Pulogadung Ditangkap, Ahok Puji Kejaksaan
Berita terkait
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
3 jam lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
6 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
16 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
16 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
18 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
22 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
23 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
1 hari lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
1 hari lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca Selengkapnya