Demo Buruh, Kantor Jokowi Dijaga 650 Personel

Reporter

Selasa, 29 Oktober 2013 12:01 WIB

Ratusan buruh berunjuk rasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/10). Dalam aksinya buruh meminta UMP Jakarta tahun 2013 sebesar Rp 2.799.000 sesuai survey kebutuhan riil pekerja di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan buruh yang tergabung dalam forum buruh DKI Jakarta hari ini, Selasa, 29 Oktober 2013, akan menggeruduk Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santosa, mengatakan sebanyak 650 personel gabungan mengamankan demo yang berlangsung di kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tersebut.

"Dari Satpol PP 300 personel, kepolisian 300 personel, dan pengamanan dalam 50 personel," kata dia saat dihubungi, Selasa, 29 Oktober 2013. Menurut Kukuh, berdasarkan pemberitahuan yang masuk kepadanya, demo akan berlangsung dari pukul 10.15 hingga 17.00. (Baca: Forum Buruh Tawar Upah ke Jokowi Rp 2.767.320)

Saat ini, petugas keamanan dari kepolisian, Satpol PP, dan Pamdal pun telah siaga di halaman Balai Kota. Namun, sekitar pukul 10.20, baru terlihat satu mobil yang melintas di depan Balai Kota dengan membawa sound system dan beberapa awak.

Sebelumnya, buruh mengancam akan menginap di Balai Kota bila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, tidak mendengarkan aspirasi mereka, yakni memutuskan kebutuhan hidup layak sebesar Rp 2.767.320.

Namun, Kukuh menuturkan tidak akan mengizinkannya. "Ya, enggak boleh, Balai Kota bukan tempat untuk menginap. Semua harus berpikir panjang. KHL bukan semata-mata keputusan Pak Jokowi dan Pak Ahok," ucap Kukuh. (Baca: Demo Buruh, Menteri Hidayat Janji Upah Berubah)

Ketua Forum Buruh DKI Muhamad Toha menegaskan, aksi prakondisi mogok nasional dilakukan di kantor Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk menuntut komitmen Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok merealisasikan tuntutan buruh atas kenaikan upah sebesar Rp 3,7 juta.

Ini sesuai dengan janji Ahok bahwa upah layak di DKI Jakarta adalah Rp 4 juta. Namun, menurut dia, bila tuntutan buruh ini dirasakan berat, buruh siap bernegosiasi dengan berdasarkan KHL Rp 2.767.320 ditambah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas.

LINDA TRIANITA


Berita Terpopuler

Saksi Mata: Wanita F Mirip Istri Piyu
Dua Lurah Diincar FPI, Wali Kota Jaksel Waspada
Nasihat MUI buat FPI dan Jokowi Soal Lurah Susan
Rapat DPR Semalam, Jokowi 'Dibantai' Soal Ria Rio

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

6 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

15 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

16 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

16 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya