Buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) menuliskan aspirasi di jalan Ahmad Yani Karawang, saat unjukrasa menuju kantor Pemkab Karawang, Jabar (28/10). Buruh Karawang menuntut diberlakukannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2014 sebesar Rp 3,2 juta serta menuntut dihapuskannya sistem kerja kontrak dan outsourcing. ANTARA /M.Ali Khumain
TEMPO.CO, Bogor - Ribuan buruh gabungan dari berbagai serikat pekerja dan pabrik memblokir Jalan Raya Bogor-Jakarta, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis, 31 Oktober 2013. Aksi ini dikecam banyak pengguna jalan. Masyarakat harus memutar balik untuk mencari jalan alternatif karena terjadi kemacetan lalu lintas cukup panjang.
"Hampir satu jam saya enggak bisa lewat. Jalan macet total karena ada demo buruh. Akhirnya muter arah cari jalan lain," kata Ade, 42 tahun, staf Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang kendaraannya terjebak macet. "Padahal, kalau mau demo enggak usah blokir jalan segala."
Selain memblokir jalan, buruh Kabupaten Bogor yang menuntut kenaikan UMK 2014 melakukan sweeping ke sejumlah pabrik yang pekerjanya tidak mengikuti demonstrasi. Aksi ribuan pekerja dimulai dari kawasan industri Sentul. Mereka bergerak menuju Jalan Raya Jakarta-Bogor dan melanjutkan aksi di Kantor Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman.
Dalam aksinya, buruh Bogor menuntut upah minimum kabupaten (UMK) naik dari Rp 2.002.000 menjadi Rp 3.500.000. Besaran UMK tahun 2014 merujuk merujuk hasil survei di empat pasar meliputi Cibinong, Cisarua, Leuwiliang, dan Cileungsi dengan 64 item kebutuhan hidup layak (KHL).
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
