TEMPO.CO , Jakarta:Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto membenarkan adanya anggaran-anggaran yang mendadak muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012. Tetapi anggaran itu bukanlah diajukan oleh dinas.
Salah satu contohnya adalah anggaran pengadaan pemadam api ringan untuk sekolah. "Di APBD muncul anggaran Rp 4 miliar, padahal itu kan tugas Dinas Pemadam Kebakaran," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 1 November 2013.
Anggaran itu selanjutnya muncul lagi dalam APBD Perubahan 2012 dengan nilai lebih besar, Rp 21 miliar. Soalnya alat yang akan diadakan merupakan model terbaru. Selain itu, ada pula anggaran kegiatan Test of English for Communication. "Tes itu untuk SMA dan SMK, tetapi muncul di anggaran untuk Sekolah Dasar," ujar Taufik. Akhirnya seluruh anggaran yang tak jelas rimbanya itu tidak direalisasikan oleh Dinas Pendidikan dan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)
Selanjutnya, dalam membahas anggaran 2014, Dinas Pendidikan didampingi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pejabat yang mendapat pendampingan adalah Kadisdik, Wakadisdik, Kasudin, Kabid, Kepala UPT, Kasie Sarana dan Prasarana 11 Sudin, Ketua Panitia, dan Sekretaris Lelang. Rencana anggaran yang sudah dibahas oleh internal dinas selanjutnya diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan DPRD DKI Jakarta.
Selain Dinas Pendidikan, anggaran yang muncul tiba-tiba diakui oleh Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Dien Emmawati mengatakan ada anggaran Rp 4,5 miliar untuk pengadaan digital interactive display di puskesmas. "Tetapi karena tidak feasible dan tidak ada studinya, tidak kami laksanakan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono mengatakan belum mengetahui detail anggaran yang muncul tiba-tiba. "Kami akan koordinasi terlebih dulu," kata dia.
Kasus ini bermula dari laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Mereka mendapati adanya anggaran siluman sebesar Rp 1,4 triliun yang muncul di anggaran empat dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Pekerjaan Umum pada APBD 2012.
ANGGRITA DESYANI
