Gubernur DKI Jakarta Joko WidodoTempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menyatakan persoalan kemacetan di DKI Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Jakarta merupakan ibu kota negara, sehingga pemerintah pusat perlu turun tangan. "Pemerintah pusat harus bantu," kata Tigor, Kamis, 7 November 2013.
Menurut Tigor, perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan persoalan kemacetan Jakarta. "Bukan kerjaan provinsi saja," kata dia. (Baca: Jakarta Macet, Salah Siapa?)
Menurut Tigor, pemerintah pusat perlu mendukung melalui kebijakan pembatasan pertumbuhan kendaraan. Dia menyebutkan, kebijakan tersebut belum ada di Indonesia sehingga jumlah kendaraan pribadi tumbuh subur di Indonesia, terutama di Jabodetabek. "Pertumbuhan kendaraan bermotor perlu dikendalikan, dan itu otoritas pemerintah pusat," kata dia.
Selain itu, pemerintah pusat pun perlu memberikan subsidi bagi angkutan umum. "Agar fasilitas ini semakin baik dan menjadi pilihan," kata Tigor. Dia mencontohkan, di Jerman, subsidi bagi kendaraan umum dari pemerintah pusat punya nilai ketiga tertinggi setelah pendidikan dan kesehatan.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa kemacetan di Jakarta adalah tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal ini disampaikan SBY saat mendapat pertanyaan dan sindiran dari beberapa perdana menteri di Asia Tenggara dalam pertemuan di East Asian Summit 2013. (Baca: Apa Sebab Jokowi Diserang Demokrat Soal Macet)
Tigor menilai, pemerintah pusat belum memberikan kontribusi yang besar dalam membantu mengatasi kemacetan. Justru, kata dia, pemerintah pusat malah mengeluarkan kebijakan yang membuat kemacetan di Jakarta semakin parah. "Ya kebijakan mobil murah itu," kata Tigor. Menurut catatan Tigor, saat ini kendaraan di Jakarta hanya memiliki rata-rata kecepatan 12 km per jam. Angka tersebut menurun dari tiga tahun belakangan yang mencapai 18 km per jam. (Baca juga: Isu Kemacetan untuk Jatuhkan Elektabilitas Jokowi)
