TEMPO.CO, Depok - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi pernyataan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang meminta DKI mengurus urusannya sendiri. Pernyataan ini dilontarkan dalam kaitan dengan rencana DKI membeli lahan di sekitar Sungai Ciliwung di Depok untuk dijadikan waduk. Menurut Jokowi, saat ini rencana masih dalam proses pembahasan.

"Ini kan di NKRI, ya ikutilah aturannya," kata mantan Wali Kota Solo itu usai acara diskusi Konsultasi dan Diskusi Publik Tentang Masalah Banjir, Genangan, Rob, Penurunan Muka Tanah dan Degradasi Lingkungan Pesisir Ibukota NKRI di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa, 26 November 2013.

Meski begitu, Jokowi mengaku masih melakukan pembicaraan ihwal pembuatan waduk itu. "Dengan Depok bagus, Bogor juga bagus. (Pembangunan) Waduk belum, semuanya masih proses," katanya.

Jokowi berharap semua daerah yang berdekatan sebaiknya bisa saling bekerja sama, terutama Depok dan Bogor yang menyumbang banjir di Jakarta melalui aliran Ciliwung. "Tapi jangan kerja sama yang parsial, jangan tidak terintegrasi, jangan yang kecil-kecilah," katanya. Meski begitu, Jokowi mengaku belum melihat lahan yang ada di Depok.

Soal dana Rp 2,1 miliar yang dijanjikannya kepada pemerintah Bogor, Jokowi mengaku sudah dicairkan. "Sudah cair, dari mana? Ya dari APBD dong," katanya. Dana itu untuk penertiban bangunan liar di kawasan hulu Sungai Ciliwung yang dituding sebagai penyebab banjir di Ibu Kota.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meminta DKI Jakarta menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa dihubung-hubungkan dengan daerah lain. "Tak perlu saya berkomentar apa-apa. Mari kita selesaikan di daerah masing-masing," kata Nur Mahmudi saat memantau pengerjaan Jalan Margonda Raya, Kamis, 21 November 2013.

Komentar itu merupakan tanggapan atas pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menuding pemerintah Depok sebagai penyebab banjir di Jakarta. Karena itu, DKI Jakarta ingin membeli lahan di sekitar Ciliwung untuk membuat waduk.

Masalah Depok dan Jakarta ini kemudian ditanggapi juga oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Hatta Rajasa. Menurut dia, masalah seperti itu bukan diselesaikan dengan mengambil alih sebuah lahan milik daerah lain, tapi lewat koordinasi dan kerja sama. "Ada policy kita putuskan bersama, duduk besama. Sehingga ada keputusan, siapa yang melakukan apa," katanya.