Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengikuti para disabilitas dalam acara Jakarta Barrier Free Tourism di shelter transjakarta Balaikota Jakarta, (4/07). Para Komunitas disabilitas mengundang Jokowi untuk merasakan fasilitas umum para disabilitas. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan, perbaikan dalam pelayanan pemerintah provinsi membutuhkan waktu dalam implementasinya. "Tapi kita perlu tanya warga dulu apakah mereka sudah merasa berbeda," kata Jokowi, sapaan akrabnya, saat ditemui di Monas pada Sabtu, 7 Desember 2013.
Sebelumnya, Ombudsman RI menyatakan, hampir 50 persen dinas yang menyelenggarakan unit pelayanan publik di DKI Jakarta belum memenuhi standar sesuai dengan UU Pelayanan Publik.
Menurut Jokowi, perubahan sebenarnya sudah ada dalam pelayanan Pemprov. "Hanya memang belum baik," kata Jokowi.
Terkait evaluasi camat dan lurah, Jokowi mengatakan, memang masih banyak kekurangan dari segi fasilitas. "Mungkin lurahnya sudah, tapi stafnya belum," kata Jokowi. Jokowi menyatakan akan mempersiapkan training bagaimana pelayanan dapat diberikan secara efisien. "Bagaimana tersenyum dan merespon sebuah permohonan supaya cepat terlayani masyarakatnya," kata Jokowi.
Selain di level camat dan lurah, Jokowi mengatakan, evaluasi akan dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu. "Kalau kita nunggu-nunggu Perda ya nggak pernah beres," kata Jokowi.
