TEMPO.CO, Bogor - Koordinator warga Blok Cipandawa, Kampung Sirnagalih, Megamendung, Kabupaten Bogor, Ade Zainal Mutakim, menuding Pemerintah Kabupaten Bogor arogan saat melakukan pembongkaran terhadap vila liar di Blok Cipandawa.
"Seharusnya ini tidak boleh terjadi karena petugas sudah mengetahui bahwa warga menolak rencana tersebut. Bahkan warga pun sempat mendatangi kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor," kata Ade kepada Tempo, Kamis, 12 Desember 2013.
Menurut Ade, aksi penolakan dengan cara menghadang eksekusi dan pembongkaran vila di Blok Cipandawa murni dilakukan warga sekitar. "Aksi yang dilakukan hari ini adalah murni warga asli Blok Cipandawa, Kampung Sirnagalih, yang memang sebagian besar bekerja mengurus dan menjaga vila, bukan massa bayaran, dan itu bisa dicek satu per satu, "kata dia.
Ade mengakui, aksi warga yang dipersenjatai dengan botol berisi minyak tanah dan bensin (bom molotov) serta bambu runcing ini sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah yang memaksakan kehendaknya.
"Wajar saja warga mempersenjatai diri mereka dengan bom molotov, senjata tajam, dan bambu runcing karena untuk mempertahankan sumber penghidupannya yang akan hilang seiring dengan pembongkaran," kata dia.
Ade malah menuding pembongkaran tersebut ditunggangi oleh kepentingan segelintir pihak yang ingin menguasai lahan tersebut. Alasannya, pemerintah hanya membongkar vila di Blok Cipandawa. "Masak di blok Cipandawa saja yang dibongkar. Kenapa di lokasi lain di Megamendung yang banyak vila liarnya tidak dibongkar," kata dia.
M SIDIK PERMANA
Berita terkait
Pemerintah Kabupaten Bogor Minta Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut
11 Mei 2022
Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor meminta masyarakat waspada hepatitis akut. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi mengatakan hepatitis akut sedang marak namun belum diketahui penyebab
Baca SelengkapnyaKabupaten Bogor Fokus Penanggulangan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19
9 Desember 2020
Saat ini angka kemiskinan Kabupaten Bogor naik menjadi 9,26 persen dari sebelumnya 7,14.
Baca SelengkapnyaLongsor Sukajaya: Pemkab Bogor Bangun 2.704 Hunian Sementara
22 April 2020
Pemerintah Kabupaten Bogor membangun hunian sementara bagi warga Sukajaya yang menjadi korban longsor pada awal tahun ini.
Baca SelengkapnyaCegah Virus Corona, PNS Bogor Hapus Absensi dengan Sidik Jari
18 Maret 2020
Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan absensi manual untuk mencegah penularan virus Corona. Semula memakai absensi sidik jari.
Baca SelengkapnyaBogor Rentan Longsor, Pemkab Akan Sisir Bangunan Warga
21 Februari 2020
Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyisir bangunan warga yang rawan terkena longsor.
Baca SelengkapnyaKorban Longsor Sukajaya Butuh Rp 105 M untuk Pemulihan
15 Februari 2020
Pemkab Bogor meminta dana bantuan kepada Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur pasca longsor Sukajaya.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Relokasi Korban Longsor, Pemkab Siapkan 81 Ha Lahan
5 Februari 2020
Presiden Jokowi minta korban longsor Sukajaya pindah dari daerah rawan. Bupati Bogor sudah menyiapkan lahan.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Jokowi Komandani Penertiban Vila Liar Milik Pembesar
4 Januari 2020
DPR menyebut vila liar di puncak milik pembesar menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta dan sekitarnya. Presiden Jokowi perlu turun tangan.
Baca SelengkapnyaBanjir Jakarta, DPR Singgung Vila Liar di Puncak Milik Pembesar
4 Januari 2020
DPR mengatakan salah satu penyebab banjir Jakarta dan sekitarnya adalah vila liar di puncak milik para pembesar atau tokoh Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaAlasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak
17 September 2019
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kurun dua tahun terakhir belum memiliki data terbaru jumlah bangunan liar di kawasan Puncak.
Baca Selengkapnya