Anggota Dewan Tangerang Protes Minimnya Fasilitas

Reporter

Editor

Senin, 27 Desember 2004 10:28 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang: Sekitar 20 orang anggota DPRD kabupaten Tangerang berunjukrasa atas minimnya fasilitas yang mereka dapat sebagai anggota dewan. Mereka mengendarai ojek dengan seragam sipil lengkap jas dan dasi, sepanjang lima kilometer dari pusat pemerintahan daerah kabupaten Tangerang, Senin (27/12). Aksi diam atau unjuk rasa yang dilakukan oleh anggota dewan ini dimulai dari pertigaan Bugel, desa Bugel, kecamatan Tigaraksa, pada pukul 09.00 WIB. Menurut pimpinan aksi, Dedi, anggota DPRD dari Partai Golkar, aksi mereka merupakan protes terhadap PP No. 24 tahun 2004, yang telah membelenggu dan mengekang dan membatasi hak hidup mereka. Menurut Dedi, cara menaiki ojek merupakan aksi diam anggota dewan yang menggambarkan sikap keprihatinan, tidak mampu membayar sopir, tidak dapat mengkredit mobil, dan keprihatinan hidup lainnya. Para anggota DPRD in menaiki ojek sepanjang lima kilometer dan berhenti di depan Gedung Serbaguna Tigaraksa, dimana saat ini sedang berlangsung puncak peringatan HUT kabupaten Tangerang yang ke-61. Aksi unjuk rasa ini cukup menarik perhatian masyarakat setempat dan pegawai di pemkab Tangerang. Para anggota dewan juga meminta pemerintah meninjau kembali PP tersebut. Para anggota DPRD mengancam akan menjadikan sepeda motor sebagai kendaraan dinas. Para anggota dewan tiba di Gedung Serbaguna Tigaraksa bersamaan dengan para undangan HUT kabupaten Tangerang. Ketika mereka memasuki Gedung Serbaguna, mereka hanya diam. Joniansyah

Berita terkait

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Baca Selengkapnya

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.

Baca Selengkapnya

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.

Baca Selengkapnya

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.

Baca Selengkapnya

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.

Baca Selengkapnya

Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.

Baca Selengkapnya