TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyindir aparat penegak hukum dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 18 Desember 2013. Pria yang akrab disapa Ahok itu kembali menyinggung munculnya kasus-kasus korupsi lama ke permukaan.
Dia khawatir, kasus-kasus lama itu akan dijadikan ajang tawar-menawar alias transaksi oleh pelaku dengan oknum inspektorat. "Dosa lama jangan dijadikan ATM (anjungan tunai mandiri)," kata Basuki di depan peserta acara yang terdiri atas kepala dinas, perwakilan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Menurut dia, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memang wajib memeriksa pelaksanaan program oleh pemerintah. Temuan kesalahan seharusnya ditindaklanjuti secara hukum.
Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh transaksi di DKI Jakarta dilakukan secara nontunai, atau melalui bank. "Supaya semua transaksi tercatat oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan) dan semua pegawai punya rekening bank," kata dia.
Selain meminta inspektorat tak memanfaatkan kasus-kasus lama, mantan Bupati Belitung Timur itu juga meminta pegawai Pemprov agar menggunakan anggaran dengan benar. "Tidak ada lagi mark up anggaran atau tilep-menilep, merasa cukuplah dengan keberhasilan Anda," katanya.
Dia berharap sistem e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI Jakarta dalam APBD 2013 akan membuat pengelolaan anggaran lebih efisien. Dengan begitu, proses pembangunan juga akan berjalan lebih baik.
