TEMPO.CO, Jakarta - Pihak TNI Angkatan Darat mengaku tak memiliki anggaran khusus untuk pembelian tanah dalam APBN. Jadi, untuk mengakuisisi lahan GPIB Immanuel di Gambir, Jakarta Pusat, seluas 2,1 hektare, TNI AD menerima bantuan dari PT Palace Hotel. "Dalam APBN tak pernah ada anggaran untuk pembelian tanah," kata Ketua Tim Pembebasan Lahan GPIB Immanuel sekaligus Wakil Asisten Logistik, Brigjen TNI Bayu Purwiyono, Jumat, 20 Desember 2013.

Pembelian lahan GPIB Immanuel dengan nilai Rp 78 miliar ini dibayarkan oleh PT Palace Hotel. Menurut Bayu, perusahaan ini merupakan anak usaha dari Yayasan Kartika Eka Paksi, yang ada di bawah pimpinan TNI AD. “Pimpinan berinisiatif menggunakan sumber lain,” kata Bayu.

Sejak 50 tahun belakangan, Batalyon Perhubungan Angkatan Darat menggunakan sebagian lahan dari 6,8 hektare yang dimiliki GPIB. TNI AD menawarkan membeli lahan di belakang GPIB Immanuel dengan mengirimkan surat ke GPIB pada 27 Juli 2012, saat di bawah KSAD Jenderal Pramono Edhie. TNI menawarkan harga awal Rp 3 juta per meter.

Tawaran ini kemudian dibahas dalam Persidangan Tahunan GPIB di Makassar, Sulawesi Selatan, Februari 2013, yang menyetujui pelepasan lahan ke pihak TNI AD. Majelis Sinode XIX atau pimpinan kolegial GPIB menindaklanjutinya, sehingga pada 24 Juli 2013 dilakukan transfer ke rekening Majelis Sinode senilai Rp 78 miliar atau Rp 3,7 juta per meter. Pihak PT Palace Hotel yang melakukan pembayaran ke rekening Majelis Sinode di Bank Rakyat Indonesia.

Menurut Bayu, harga transaksi sebesar Rp 3,7 juta karena pihaknya kesulitan untuk membuat perbandingan. "Bertahun-tahun tak ada jual-beli di sekitar lahan ini," katanya. Lahan seluas 2,1 hektare itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan delapan tower mess anggota TNI. “Kami kekurangan tempat tinggal untuk anggota,” katanya. Saat ini, pihak TNI AD hanya dapat memenuhi 60 persen dari total kebutuhan tempat tingga para tentara.

Bayu menjanjikan penggunaan lahan tak akan jatuh ke tangan pihak swasta yang telah melakukan pembayaran. Setelah proses administrasi dan legal selesai, akan segera diurus sertifikat tanah sebagai aset TNI.

Selain Batalyon Perhubungan TNI AD, sebanyak 250 kepala keluarga dengan jumlah 1500 penduduk menempati lahan GPIB. Dari jumlah itu, sebanyak 147 kepala keluarga akan terkena gusur dengan adanya penjualan lahan ke pihak TNI AD. "Sebanyak 83 kepala keluarga sudah meninggalkan lahannya, kini tinggal 64 kepala keluarga," ujar Bayu.


YULIAWATI


Topik Terhangat
Atut Tersangka | Mita Diran | Petaka Bintaro | Sea Games | Pelonco ITN

Berita Terpopuler
Lawan Ahok, Warga Taman Burung Dibeking Komnas HAM
Ahok: Selesaikan Jakarta Butuh 10 Tahun
Enggan Lawan Ahok, Ada Warga Pilih Dana Kerahiman
Gowes Jokowi, dari Rumah Dinas Berakhir di Kedai Kopi