Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau blok G Pasar Tanabang, Jakarta, Rabu (31/7). Kedatangan Jokowi tersebut guna melihat secara langsung kondisi gedung pasar blok G. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perkotaan Yayat Supriatna memberi catatan khusus atas program relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama selama 2013 ini. Menurut Yayat, relokasi PKL belum berjalan baik karena masih dilakukan secara sporadis.
"Harusnya pemerintah menyediakan ruang khusus bagi para PKL ini untuk promosi," kata Yayat ketika dihubungi pada Kamis, 26 Desember 2013. Menurut Yayat, selama ini Jokowi-Ahok hanya sekedar memindahkan pedagang saja ke tempat baru.
Hal inilah yang menyebabkan kerap muncul selisih tegang dengan Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan. PKL, Yayat melanjutkan, tidak ditempatkan sebagaimana mestinya.
Memang gelaran rutin seperti "Kaki Lima Night Market" bisa dijadikan ajang promosi. Namun, acara ini dianggap hanya sekedar program kerja. "Untuk PKL butuh masterplan yang matang. Itu tugas Jokowi-Ahok tahun depan," katanya.
Jokowi-Ahok diminta mengerahkan wali kota di masing-masing kota administrasi untuk memperhatikan PKL. Mulai dari bagaimana proses relokasi, yang artinya membuka dialog dengan pedagang, sampai konsep lokasi relokasinya.
Berdasarkan data Dinas UMKM dan Perdagangan, potensi sumbangan PKL di Ibu Kota mencapai 71 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) DKI Jakarta 2012 yang mencapai Rp 1,103 triliun. Potensi ini, menurut Yayat, akan mubazir jika disia-siakan.
