Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail turun ke lubang pembuatan drainase di Jalan Margonda Raya, (21/11). Tempo/Ilham Tirta
TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menyambut baik instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang melarang PNS memakai kendaraan pribadi. Dia menganggap instruksi itu sebagai langkah awal dalam penghematan energi nasional.
"Saya senang sekali atas respon masing-masing wilayah. Kebijakan Mas Jokowi saya menyambut 100 persen setuju dan baik karena ini langkah awal penghematan energi nasional," kata Nur Mahmudi kepada Tempo, Kamis, 2 Januari 2013.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat instruksi kepada seluruh PNS DKI Jakarta agar tak menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua atau roda empat, pada Jumat, 3 Januari 2014. Mereka diwajibkan datang ke kantor menggunakan angkutan umum. Aturan itu sementara diberlakukan tiap Jumat pekan pertama.
Nur Mahmudi mengatakan Bekasi sudah memulai gerakan yang sama sekitar tiga bulan lalu. Depok pun mulai Juni tahun lalu. "Bandung sedang memulai, tetapi mereka hanya bisa pakai sepeda saja," katanya.
Kata Nur Mahmudi, DKI mampu menghemat pemakaian energi oleh PNS sebesar 5 persen dari biasanya per bulan. Untuk Depok, sehari dalam satu pekan dapat menghemat 20 persen per bulannya. "Jokowi satu bulan sekali, berarti 5 persen karena 20 hari kerja," katanya.
Kebijakan Sehari tanpa Mobil Dinas tiap Selasa di Depok merupakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembatasan pemakaian BBM bersubsidi. Presiden, kata Nur Mahmudi, meminta pemerintah tidak memakai BBM bersubsidi.
Nur Mahmudi mengendarai sepeda motor saat ke kantor maupun ke tempat acara. Bahkan, beberapa saat lalu dia memakai motor ketika ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Setiap hari Selasa, motor Nur Mahmudi terparkir di depan pintu masuk kantornya.
