Sejumlah calon penumpang bus menunggu bus di Terminal Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, (06/01). Tempo/Dian Triyuli handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Transportasi Kota Jakarta siap mengadvokasi permintaan karyawan bus antarkota dan antarprovinsi (AKAP) untuk bertahan di Lebak Bulus. "Paling tidak kami upayakan agar mereka tak kehilangan pekerjaan," ujar Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan kepada Tempo, Rabu, 8 Januari 2014.
Hari ini DTKJ langsung menggelar diskusi di aula terminal. Dimulai pukul 13.00 WIB, diskusi akan membahas kemungkinan pemindahan terminal tanpa perlu menyetop layanan yang sudah berlangsung.
"Solusinya adalah membuat terminal lintas tak jauh dari Lebak Bulus," ujarnya. Terminal tersebut tak perlu seluas Lebak Bulus, tapi tetap bisa melayani kebutuhan masyarakat dan memperkerjakan karyawan.
"Jadi terminal lintas itu busnya tak perlu mangkal di terminal, mereka punya pul sendiri," ujarnya. Ia mengatakan beberapa perusahaan otobus (PO) sudah menyewa pul di sekitar Lebak Bulus untuk mengantisipasi hal ini.
Pengamat transportasi dari Universitas Pancasila, Aulia Shanti, pun mengatakan hal senada. Namun ia menyatakan ada beberapa hal yang perlu dicermati. "Sistem pelayanan di terminal sekarang (Lebak Bulus) beda dengan terminal lintas, di sana nanti tidak boleh ada bus yang ngetem," ujarnya.
Jadi, menurutnya bila benar dibuatkan terminal lintas, pelayanan bus harus diperbaiki. "Di terminal tak boleh ada antrean bus," ujarnya. Ia menyatakan koordinasi antara pul dan loket harus baik sehingga tidak merugikan kepentingan umum, seperti menimbulkan kemacetan.
Ketua Koperasi Karyawan Bus AKAP, Sumardi, menyatakan relokasi awak bus dari Lebak Bulus ke tempat yang lebih dekat adalah harga mati. "Kami ini buangan dari Pulogadung pada 1990, masa kami dikembalikan lagi ke sana," ujarnya.
Ia menyatakan ide pemindahan bus kembali ke Pulogadung, Kalideres, dan Kampung Rambutan tak masuk di akal. "Bus dipindah enggak akan mati, orang-orangnya (karyawan) yang mati," ujarnya. Ia mengkhawatirkan sekitar 400 pegawai akan terkena pemecatan dalam kaitan dengan rencana pemindahan ini.
