TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Perhubungan dan Pekerjaan Umum DPR dari fraksi Golkar Ali Wongso Halomoan Sinaga meminta Pemerintah Pusat lebih fokus membangun insfrastruktur yang bisa mencegah potensi banjir di Jakarta. Pemerintah Pusat yang diwakili Kementerian Pekerjaan Umum diminta segera berkoordinasi dengan Pemrov DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk mengeksekusi beberapa proyek antisipasi banjir yang sudah direncanakan.

"Padahal mereka pernah menggagas dua waduk di Bogor dan Depok. Juga sodetan Ciliwung-Cisadane. Tapi kok belum jalan juga," kata Ali saat dihubungi, Selasa, 21 Januari 2014.

Menurut Ali, pemerintah, baik pusat dan daerah, hanya semangat menanggulangi banjir saat banjir datang. Setelah banjir reda, kata Ali, semangatnya turun.

"Padahal rencana kerjasama Pusat dan Daerah itu sudah sangat bagus," katanya.

Ali menilai, dalam menangani banjir di Jakarta, Pemerintah Pusat dan Daerah diharuskan bekerjasama. Mekanisme normalisasi kali yang sedang berlangsung saat ini, seperti pembebasan lahan diurus Jakarta, dan pembangunan konstruksi digarap Pusat, kata Ali, sudah tepat. Menurutnya dia, memang harus ada porsi yang dikerjakan oleh Pemprov dan Pusat.

Namun begitu, Ali enggan menyalahkan siapa yang harusnya bertanggungjawab dalam banjir yang melanda Jakarta. Terkait lambannya proyek penanggulangan banjir seperti sodetan Cisadane-Ciliwung, pembangunan dua waduk di Bogor dan Depok, serta Giant Sea Wall, kata Ali, adalah salahnya Pusat dan Daerah.

"Kalau saya bilang DKI Jakarta yang salah, gak pas. Pusat juga gak pas. Apalagi Jawa Barat dan Banten yang sifatnya lebih banyak menunggu. Kita dorong saja mereka dan lihat siapa yang malas," kata Ali.

KHAIRUL ANAM

Berita Terpopuler:
Ahok: Gimana Enggak Banjir Kalau Tanggul Dibolongi?
7 Ekspresi Sewot Ani SBY di Instagram
Jokowi Rembuk Banjir di Katulampa, Ini Hasilnya
Seberapa Kaya Sutan Bhatoegana?
Geram Ahok Soal Molornya APBD DKI